BANJARBARU - Belum meredanya pandemi virus corona di Banua, membuat anggaran khusus untuk penanganan Covid-19 yang dialokasikan Pemerintah Provinsi Kalsel semakin menipis.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel pun harus berfikir keras, bagaimana agar dana bisa cukup digunakan apabila pagebluk ini belum berakhir sampai Desember 2020.
Plt Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roy Rizali Anwar menyampaikan, untuk penanganan Covid-19 Pemprov Kalsel telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp380 miliar dari dana tak terduga. Dari jumlah ini, Rp200 miliar digunakan lebih dulu. Sedangkan, Rp180 miliar jadi cadangan.
Roy menambahkan, dari Rp200 miliar yang digunakan duluan itu, saat ini sudah terserap Rp140 miliar. Sehingga tersisa Rp60 miliar. "Melihat hal ini, dana cadangan yang Rp180 miliar bakal terpakai. Sebab, sekarang sedang proses pencairan dana lagi sebesar Rp122 miliar," tambahnya.
Lanjutnya, anggaran Rp122 miliar tersebut dicairkan untuk membayar logistik penanganan Covid-19 yang dipesan BPBD Kalsel. "Barangnya sudah tiba, jadi harus dibayar. Sekarang masih pemeriksaan dokumen, kalau sudah selesai maka akan dicairkan," ujar Roy.
Dengan adanya pencairan Rp122 miliar itu, maka total anggaran Covid-19 Pemprov Kalsel yang akan terpakai sekitar Rp262 miliar. Angka itu muncul, setelah ditambah dengan dana yang sudah terserap lebih dulu: Rp140 miliar. Dengan begitu, sisa anggaran Covid-19 sebesar Rp380 miliar bakal tersisa Rp118 miliar.
Apakah sisa anggaran itu cukup apabila pandemi masih berlangsung hingga Desember? Roy menyatakan, pihaknya akan berupaya bagaimana supaya dana cukup sampai tahun ini berakhir. Dengan cara melakukan efesiensi.
"Kami akan menggunakan anggaran dengan mengutamakan keperluan yang jadi priorotas. Mudah-mudahan dengan cara ini, alokasi anggaran yang tersedia masih cukup meski Covid berlangsung sampai Desember," harapnya.
Seandainya tidak cukup, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel ini menyampaikan, pihaknya akan berinovasi untuk tetap bisa menyediakan keperluan penanganan Covid-19 dengan anggaran yang minim. Salah satunya, dengan meminta bantuan ke pemerintah pusat. "Kita bisa minta bantuan logistik ke BNPB ataupun Kementerian Kesehatan," ucapnya.
Bukan hanya itu, menurutnya, Pemprov Kalsel juga bisa meminta bantuan ke pihak swasta atau perusahaan yang bergerak di Kalsel untuk mengurangi beban anggaran pemerintah dalam penanganan Covid-19. "Kita juga mengajak kabupaten/kota untuk bersama-sama menangani Covid-19 menggunakan APBD mereka," ujarnya.
Anggaran Covid-19 sendiri kata Roy, paling banyak digunakan untuk keperluan kesehatan. Seperti logistik di rumah sakit dan laboratorium. Serta, kebutuhan tenaga kesehatan. Mulai dari penginapan hingga insentif. "Keperluan untuk tempat karantina juga lumayan besar," bebernya.
Di samping itu, dia mengungkapkan, anggaran khusus Covid-19 juga digunakan untuk bantuan sosial. Serta, stimulus ekonomi. Supaya, daya beli masyarakat di tengah pandemi tetap tinggi.
Banjarmasin Dapat Kuota Terbanyak Tes Swab
Kota Banjarmasin mendapatkan jatah kuota uji usap (swab test) untuk Covid-19 terbanyak dibandingkan dengan kabupaten dan kota lain di Kalsel. Alokasinya sebanyak 1.381 spesimen. Sayangnya, dari jumlah itu, baru disiapkan hanya sekitar 600 orang.
