BANJARMASIN – Para anggota legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peranan penting dalam mengawal pemerintahan. Selain menjadi corong aspirasi rakyat, mereka juga menjalankan tanggung jawab dalam mengeluarkan berbagai aturan yang pro rakyat. Dengan kinerja yang begitu kompleks, negara sudah menanggung hak-hak yang diperuntukkan bagi para legislator.
Terkait hal itu, anggota Komisi III DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) berupaya fokus dalam menjalankan amanat undang-undang. Terutama yang berkaitan dengan hak-hak keuangan para anggota dewan.
Jumat (14/8), mereka bertandang ke Sekretariat DPRD Kalsel untuk berkonsultasi mengenai mekanisme hak-hak keuangan. “Kami menilai, mekanisme penerapan aturan terkait hak-hak keuangan anggota dewan di DPRD Kalsel sudah berjalan dengan baik. Nah, inilah yang ingin kami aplikasikan ke DPRD Tanbu,” ungkap perwakilan DPRD Kabupaten Tanbu yang dikomandoi Pawahisah Mahabatan.
Ditambahkan pria yang akrab disapa Pawa itu, hak-hak keuangan dewan mengacu pada PP nomor 18 tahun 2007 tentang hak keuangan dan administratrif pimpinan dan anggota DPRD.
“Aturan tersebut menjadi dasar dalam menentukan hak-hak keuangan para anggota dewan. Tentunya, harus disesuaikan dengan aturan daerah masing-masing dan kemampuan anggaran daerah masing-masing,” sebutnya.
Yang terpenting, dalam realisasinya, penerapan undang-undang tersebut untuk memastikan agar penyampaian hak-hak keuangan para anggota DPRD Kabupaten Tanbu sudah sesuai aturan. “Dengan demikian, tidak ada potensi terjadinya pelanggaran administrasi atau melampaui kewenangan yang seharusnya,” sambungnya.(oza/ema)
