BANJARMASIN - Belasan kepala SMA swasta di Banjarmasin mengadu ke DPRD Kalsel, kemarin (14/8).
Forum kepsek SMA, SMK dan MA non negeri ini mengeluh terancam bangkrut. Lantaran minimnya jumlah siswa baru.
Bahkan, ada siswa yang sudah mendaftar, belakangan dikeluarkan orang tuanya. Alasannya, diterima di sekolah negeri. Sementara PPDB sudah berakhir.
"Penculikan ini menimbulkan kecurigaan," kata Kepala SMA Muhammadiyah 1, Abdul Gani.
Menurutnya, keadaan ini sudah berlarut-larut selama empat tahun terakhir. Banyak sekolah swasta krisis murid. Bayangkan, 16 sekolah swasta hanya kebagian 600 siswa. Padahal, jumlah lulusan SMP tahun ini mencapai 10 ribu siswa.
"Kami ingin jangan terjadi lagi pada PPDB tahun mendatang," tambah Gani.
Salah satu upaya, forum kepsek ini sepakat melapor ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Agar mereka tahu," tukasnya.
Ketua Komisi IV Lutfi Syaifudin yang memimpin audiensi ini, menyebutnya sebagai preseden buruk bagi dunia pendidikan Banua.
"Kami akan telisik lebih dalam," janji politikus Partai Gerindra itu.
Lutfi juga menuntut Disdik mengawasi penerimaan siswa baru. Jangan sampai sekolah dibiarkan menerima murid melebihi kuota rombel (rombongan belajar).
"Rombel harus dibatasi. Kuota ini harus disepakati bersama antara sekolah negeri dan swasta," tegasnya.
Menanggapi masalah ini, Kepala Dinas Pendidikan Kalsel, Yusuf Effendi mengaku belum menerima laporan. Tapi ia berjanji takkan tinggal diam.
"Kalau 'menculik' siswa swasta jelas tidak boleh. Akan kami proses sesuai ketentuan yang berlaku," jaminnya.
Diakuinya, masalahnya agak pelik. Karena kebanyakan orang lebih memilih sekolah negeri dengan alasan lebih murah. (gmp/fud/ema)
