KOTABARU - Ketua DPRD Syairi Mukhlis meminta pemerintah berupaya maksimal mencarikan solusi pembayaran kontraktor. Utamanya kontraktor lokal dengan modal pas-pasan serta punya pinjaman di bank.
"Saya sudah hubungi sebelah (eksekutif). Agar masalah ini bisa dicarikan jalan keluarnya. Khususnya yang milik para kontraktor lokal," ujar Syairi, Selasa (18/8) kemarin di kantornya.
Menurut Syairi, rekanan-rekanan lokal itu merupakan mitra pemerintah dalam pembangunan. "Serapan tenaga kerja mereka tinggi. Kalau mereka kesulitan, ekonomi warga juga berpengaruh," tekannya.
Sementara itu, belum lama tadi, Asisten Bupati, Murdianto mengatakan, mereka akan berusaha maksimal. Mencarikan solusi, agar utang pemerintah ke rekanan bisa dibayarkan tahun ini.
Pun begitu, ia mengakui, jika dibayar lunas tahun ini sulit direalisasikan. Utang pemerintah terbilang besar. Totalnya Rp79,8 miliar. Itu utang pekerjaan di tahun 2018 dan 2019.
Murdianto mengatakan, salah satu penyebab utang itu menumpuk, karena beberapa dinas tidak melaporkan. Kemudian baru diketahui bahwa pemerintah belum bayar beberapa hak rekanan.
Paling banyak yang tidak melaporkan katanya adalah Dinas PUPR Kotabaru. Sayangnya, sampai saat ini, wartawan belum mendapatkan keterangan dari Dinas PUPR, Maulidiansyah.
Ketua Gapensi Kotabaru, Winarto Hadi, saat mengadu ke DPRD bersama Himpunan Pengusaha Konstruksi Lokal (HPKL) Kotabaru, meminta tahun ini hak mereka dicairkan. Khususnya sebanyak Rp20 miliar, milik puluhan kontraktor lokal.
Ia memohon, khusus yang lokal bisa segera dibayar. Karena akunya, yang lokal itu kekuatan finansialnya terbatas. "Dan kami juga pekerjaan yang melibatkan banyak orang. Kalau pekerjaan besar itu semua pakai alat. Kami tukang banyak," kata pemborong Kotabaru, Firmansyah. (zal/by/bin)
