Dipenjara selama tiga bulan 15 hari lantaran divonis bersalah oleh Pengadilan Kotabaru, tak lantas membuat Diananta Putra Sumedi kapok menjadi jurnalis.
-- Oleh: ENDANG, Banjarmasin --
DIANANTA menghirup udara segar pada perayaan kemerdekaan Indonesia ke-75, Senin (17/8) pagi. Dari Lapas Kelas IIB Kotabaru, ia pulang ke Banjarmasin dan berbagi cerita ini, kemarin (18/8).
"Hitungan saya baru bebas pada 20 Agustus. Ternyata Lapas punya perhitungan sendiri," ujarnya.
Penampilan mantan reporter majalah Tempo ini sedikit berubah. Dulu gondrong, kini gundul. Setelah dipanjangkan selama lima tahun, akhirnya rambut itu dipotong anggota Polres Kotabaru. Setelah ia dipindahkan dari rutan Polda Kalsel.
Penggundulan itu sempat viral, sampai-sampai Kapolres Kotabaru AKBP Andi Adnan Syafruddin harus memberikan klarifikasi. Anggota yang memotong rambut Diananta pun diperiksa provos. "Saya sempat diperiksa Provos," ujarnya.
Pria 36 tahun ini bercerita banyak. Dia harus bergaul dengan para pelaku kriminal. Dari bandar narkotika, pencuri, pemerkosa dan pelaku tindak pidana lainnya.
"Banyak pengalaman, bagaimana harus bergaul dengan para pelaku kriminal selama di dalam penjara," tuturnya.
Meski pahit untuk dikenang, suka tidak suka, itulah kenyataan yang harus ia hadapi. Karena ketuk palu majelis hakim menyatakan ia bersalah.
Apakah kasus ini akan membuatnya keluar dari dunia jurnalis? Meski menyandang status eks narapidana, ternyata tidak mengecilkan hatinya. Diananta dengan tegas menyatakan akan kembali menjadi jurnalis.
“Vonis bersalah ini tidak lantas membungkam saya. Saya tetap akan kritis dan tetap bekerja seperti semula,” tegasnya.
Namun ia memastikan tidak akan lagi memakai bendera media lama. Lagian, link Banjarhits sudah disita aparat. Dia akan membuat media online baru, tapi namanya masih dirahasiakan.
"Sementara, saya pulang ke kampung halaman dulu untuk menemui istri dan anak di Jawa," tukasnya.
Diananta berpesan kepada kawan-kawan media agar bekerja dengan lebih berhati-hati. Bisa saja jurnalis lainnya dijerat dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Ternyata perlindungan dari UU Pers tidak cukup.
