MANAGED BY:
MINGGU
20 SEPTEMBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE
Jumat, 28 Agustus 2020 11:28
Antara Calon Tunggal dan Kotak Kosong
M Rezky Habibi R, Mahasiswa Magister Hukum ULM dan Peneliti Pusat Studi Hukum dan Demokrasi (PuSdiKraSi) Banjarmasin

PROKAL.CO,

KEMELUT soal pencalonan kepala daerah selalu menjadi topik hangat di setiap mendekati hari “H”. Pemberitaan soal tokoh siapa, partai pengusung mana, hingga bakal calon perseorangan siapa, yang akan bertarung merebut mahkota kepala daerah, menjadi diskursus yang tidak berkesudahan. Terutama dengan melihat cairnya langgam proses politik daerah itu sendiri.

=============================
Oleh: M Rezky Habibi R
Mahasiswa Magister Hukum ULM
Peneliti Pusat Studi Hukum dan Demokrasi (PuSdiKraSi) Banjarmasin
=============================

Pada Pilkada Serentak gelombang pertama tahun 2015 muncul fenomena baru, dimana beberapa daerah yang melaksanakan pilkada hanya mempunyai satu pasangan calon (baca; calon tunggal). Potensi kebuntuan demokrasi lokal inilah yang melandasi lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 100/PUU-XIII/2015 yang membuka kran pilkada dapat dilaksanakan kendati hanya ada calon tunggal yang bertarung melawan kolom kosong. Tentu saja putusan MK tersebut harus dibaca dalam konteks sebagai bentuk upaya MK untuk melindungi dan menjamin hak konstitusional warga daerah. Khususnya hak untuk dipilih dan hak untuk memilih warga daerah yang tidak boleh diabaikan apabila ditiadakan, hanya karena ketiadaan dua pasangan calon yang bertarung.

Setelah munculnya putusan MK tersebut, fenomena calon tunggal di setiap perhelatan pilkada menunjukkan tren peningkatan. Dari data yang penulis himpun, terlihat adanya peningkatan jumlah, yakni dari angka 3 pada tahun 2015, 9 pada tahun 2017 dan 16 pada tahun 2018. Jika mencermati tren tersebut, maka tidak menutup kemungkinan pada pilkada serentak 2020 tren pilkada hanya dengan calon tunggal juga mengalami peningkatan jumlah. Terlebih pelaksanaan pilkada 2020 yang dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19, menjadi pertimbangan sulit bagi bakal calon dalam melawan sang petahana yang diuntungkan melalui program bansos.

Jika dicermati, secara garis besar setidaknya terdapat dua faktor yang mendorong munculnya calon tunggal. Pertama, muncul sebelum adanya penetapan pasangan calon oleh KPU/KIP Provinsi, Kabupaten atau Kota (baca; KPU). Kedua, calon tunggal muncul sesudah adanya penetapan pasangan calon oleh KPU.

Terkait faktor pertama, fenomena borongan partai politik atau koalisi gemuk untuk mengusung bakal pasangan calon menjadi penyebab utama munculnya calon tunggal yang didukung kekuatan finansial, baik dari si pasangan calon maupun faktor orang kuat lokal (local strong men) yang menjadi pemerintah bayangan. Ia dapat mengkonsolidasikan parpol untuk mendapatkan kursi dukungan penuh, khususnya memiliki koneksi di elit politik di tingkat pusat untuk mendapatkan rekomendasi (baca; surat sakti).
Gejala borongan parpol atau koalisi gemuk yang ditopang oleh kekuatan finansial si pasangan calon dan faktor orang kuat lokal (local strong men) juga dibarengi dengan praktik mahar politik yang sudah menjadi pengetahuan umum, untuk mendapatkan dukungan partai politik. Tentu saja praktik-praktik seperti ini akan sulit bagi calon yang tidak memiliki modal finansial yang cukup untuk mendapatkan dukungan partai politik, tanpa kemampuan membayar mahar politik. Oleh karenanya, ungkapan lama tentang mahalnya biaya demokrasi selalu relevan hingga hari ini.

Halaman:

BACA JUGA

Senin, 07 September 2020 11:46

Menata Kembali Lembaga Independen

Pasca runtuhnya rezim Orde Baru tepatnya 22 tahun yang lalu,…

Sabtu, 05 September 2020 10:39

Subsidi Kuota Bukan Solusi Tunggal

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia telah berdampak secara signifikan pada…

Kamis, 03 September 2020 11:34

Geliat Maskapai Penerbangan Pasca-PSBB

PASCA berakhirnya aturan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) di sejumlah…

Kamis, 03 September 2020 11:33

Pilkada Banjarbaru: Antara Nama dan Kalkulasi Politik

POLITIK sepertinya tak memberi kesempatan untuk tanah di pusara Walikota…

Kamis, 03 September 2020 11:31

Merangsang Harapan

STIMULUS dan resesi menjadi istilah ekonomi yang paling sering disebut…

Selasa, 01 September 2020 16:08

Bu Tejo dan Literasi Sosial

Tokoh Bu Tejo dalam film pendek “Tilik” menjadi begitu fenomenal dalam…

Senin, 31 Agustus 2020 11:56

Menyoal Perwali Penegakan Hukum Protokol Kesehatan

Kota Banjarmasin merupakan salah satu daerah penyebaran Covid-19 yang cukup…

Jumat, 28 Agustus 2020 11:28

Antara Calon Tunggal dan Kotak Kosong

KEMELUT soal pencalonan kepala daerah selalu menjadi topik hangat di…

Jumat, 28 Agustus 2020 11:25

Sensus Penduduk September

KALIMANTAN SELATAN termasuk sebagai provinsi di Indonesia yang capaian Sensus…

Kamis, 27 Agustus 2020 11:52

Poros Sesat

BILA murid salah, guru akan meluruskan. Jika wartawan keliru, pembaca…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers