MANAGED BY:
SENIN
26 OKTOBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE
Jumat, 28 Agustus 2020 11:28
Antara Calon Tunggal dan Kotak Kosong
M Rezky Habibi R, Mahasiswa Magister Hukum ULM dan Peneliti Pusat Studi Hukum dan Demokrasi (PuSdiKraSi) Banjarmasin

Bahkan, yang paling krusial adalah tidak dilaksanakannya debat kandidat. Metode kampanye melalui debat kandidat merupakan bagian terpenting dalam memberikan pendidikan politik terhadap warga daerah, serta menjadi ajang pertukaran ide, gagasan dan dialog antar pasangan calon untuk meyakinkan pemilih.

Oleh sebab itu, pilkada dengan calon tunggal ini tentu tidak mencerminkan esensi demokrasi modern yang syarat akan kompetisi. Terlebih lagi jika menggunakan aspek internasional untuk mengukur kadar pilkada demokrastis. Satu dari 15 aspek tersebut adalah kampanye yang demokratis (Internasional IDEA, 2004). Pertanyaannya, bagaimana mungkin kampanye yang difasilitasi KPU dapat benar-benar berjalan demokratis bagi kolom kosong?

Di samping keadilan pada tahapan kampanye, juga pada tahapan pencoblosan. Kendati lembaga pemantau diberikan akses sebagai pemantau, akan tetapi fakta empirik 2018 tidak semua daerah yang terdapat calon tunggal dipantau oleh lembaga pemantau. Sehingga tidak ada yang melakukan pemantauan pada saat pencoblosan dan penghitungan suara bagi kolom kosong.


Meminimalisir (Potensi) Calon Tunggal

Kendati calon tunggal memiliki landasan hukum yang konstitusional setelah ada putusan MK dan diakomodir dalam Pasal 54 huruf C ayat (1) UU 10 Tahun 2016, pilkada dengan calon tunggal harus ditempatkan sebagai upaya terakhir, ketika upaya untuk menghadirkan pasangan calon lainnya memang tidak ada atau terjadi diskualifikasi karena melanggar peraturan perundang-undangan. Paling tidak, berkaca pada pilkada tahun 2015 hingga 2018, tren peningkatan calon tunggal mesti harus diminimalisir dengan menurunkan persentase syarat calon, baik melalui jalur partai politik maupun jalur perseorangan.

Terkait penurunan persentase syarat calon melalui jalur partai politik, pada saat bersamaan juga perlu diatur dalam UU yang mewajibkan bagi partai politik yang memenuhi syarat persentase, agar wajib mencalonkan kader-kader terbaiknya. Serta memberikan sanksi bagi partai politik yang memenuhi persentase, tetapi tidak mengajukan calon dari kader sendiri. Misalnya sanksi tidak dapat ikut pilkada pada tahun selanjutnya. Jika hal tersebut diatur maka, akan dapat meminimalisir potensi munculnya calon tunggal melalui borongan partai politik atau koalisi gemuk. Secara bersamaan, fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik dapat berjalan melalui proses kaderisasi. Jika calon yang diusung merupakan kader partai, maka secara alamiah juga dapat meminimalisir praktik mahar politik.

Halaman:

BACA JUGA

Senin, 26 Oktober 2020 14:50

Hilangnya Sentuhan Emosional Pembelajaran

Sejak ditetapkannya status pandemi Covid-19 hampir di seluruh negara di…

Senin, 26 Oktober 2020 14:47

Teknologi dan Manfaatnya

Arus globalisasi yang semakin maju dan ditopang derasnya informasi dan…

Kamis, 22 Oktober 2020 10:45

Johnny Digigit Hiu

"PANJANG umurlah para pendusta. Dan hiduplah kita dari bahaya." =========================Oleh: Muhammad…

Selasa, 20 Oktober 2020 15:44

Omnibus Law dan Kolonisasi Sejarah

Di tengah kelesuan ekonomi Indonesia akibat pandemi Covid-19, disahkannya Rancangan…

Senin, 19 Oktober 2020 16:23

Pentingnya Agens Hayati dalam Dunia Pertanian

Pestisida merupakan zat kimia yang digunkan untuk mengendalikan hama. Namun…

Jumat, 16 Oktober 2020 15:27

Konseling di Masa Pandemi Covid-19

Tentang kebijakan pelaksaan pendidikan di masa pandemi Covid-19, sebagai pandemi…

Kamis, 15 Oktober 2020 17:27

Upaya Penurunan Bebas Emisi Gas Rumah Kaca Melalui Pemilihan Pakan Ternak

Methan (CH4) merupakan salah satu gas rumah kaca yang dapat…

Kamis, 15 Oktober 2020 17:25

Playlist Demonstran

SIANG ini (15/10), kabarnya aliansi BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) kembali…

Selasa, 13 Oktober 2020 13:27

Politik Uang dan Obral Janji Pelayanan Publik

Menjelang Pilkada serentak biasanya para politisi kita akan sibuk menyusun…

Selasa, 13 Oktober 2020 13:25

Mengukur Kekuatan Dewan Menolak Omnibuslaw

Omnibuslaw atau RUU Cipta Kerja sudah disahkan dan selangkah lagi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers