MANAGED BY:
SENIN
26 OKTOBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE
Jumat, 28 Agustus 2020 11:28
Antara Calon Tunggal dan Kotak Kosong
M Rezky Habibi R, Mahasiswa Magister Hukum ULM dan Peneliti Pusat Studi Hukum dan Demokrasi (PuSdiKraSi) Banjarmasin

Terkait praktik borongan partai politik atau koalisi gemuk, serta mahar politik, secara bersamaan juga menunjukkan gagalnya parpol dalam menjalankan fungsi sebagai sarana rekrutmen politik (Miriam Budiardjo,2007). Fenomena ini memunculkan pertanyaan mendasar, apakah parpol tidak memiliki kader-kader terbaik yang dapat diajukan sebagai calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan daerah? Ataukah lebih memilih tindakan pragmatis dengan mendukung calon yang memiliki kekuatan finansial dan didukung oleh orang kuat lokal agar mendapatkan akses kekuasaan di daerah?

Bahkan tidak hanya fenomena koalisi gemuk serta praktik mahar politik yang mendorong lahirnya calon tunggal. Turut andil pula beratnya syarat yang harus dipenuhi oleh bakal pasangan calon untuk maju menjadi calon kepala daerah. Pasal 40 ayat (1) UU 10 Tahun 2016 menyebutkan bahwa syarat menjadi calon kepaladaerah dari jalur partai politik harus memperoleh 20% jumlah kursi di DPRD atau 25% perolehan suara partai politik.

Sementara itu, dalam pasal 41, syarat berat juga dialami warga daerah yang ingin maju melalui jalur calon perseorangan (indenpenden). Ia harus mampu mengumpulkan salinan E-KTP 6,5% sampai 10% dari total jumlah penduduk. Syarat yang tentu tidak mudah untuk maju melalui jalur perseorangan melawan pasangan calon dari partai politik. Padahal pada prinsipnya, munculnya aturan hukum yang mengakomodir alternatif untuk menjadi kepala daerah melalui jalur calon perseorangan, sebagaimana putusan MK No. 05/PUU-V/2007 merupakan jalan tengah untuk mengimbangi eksis partai politik sebagai infrastruktur politik yang sebelumnya menjadi satu-satunya saluran untuk menjadi kepala daerah.
Fakta empirik Pilkada 2018 menunjukan, dari 16 penyelenggaraan pasangan calon tunggal, hanya 1 bakal calon dari jalur perseorangan yang berhasil mengumpulkan dukungan salinan E-KTP, yakni calon Walikota Makassar. Itupun karena didukung latar belakangnya sebagai petahana Walikota. Dengan kata lain, mayoritas calon perseorangan pada Pilkada 2018 banyak dinyatakan tidak memenuhi syarat ketika dilakukan verifikasi faktual dan berdasarkan hasil penetapan KPU.

Sedangkan faktor kedua, sesudah adanya penetapan pasangan calon, adalah fenomena terjadinya pelanggaran. Munculnya calon tunggal justru juga terjadi karena terbukti melakukan pelanggaran penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 71 UU 10 Tahun 2016, dengan mendapatkan sanksi diskuasifikasi sebagai pasangan calon. Seperti yang terjadi pada Pilkada Makassar 2018, didiskualifikasi dari pencalonan oleh Mahkamah Agung. Lebih dari itu, tren calon tunggal juga muncul dengan berakhirnya melalui sengketa proses di Bawaslu provinsi, kabupaten maupun kota (baca; Bawaslu).

Dengan demikian, potensi calon tunggal tidak hanya sebelum adanya penetapan pasangan calon oleh KPU, akan tetapi munculnya calon tunggal juga dapat terjadi setelah adanya penetapan pasangan yang terbukti melakukan pelanggaran Pasal 71 UU 10 Tahun 2016, maupun melalui sengketa proses di Bawaslu.

Dalam konteks pilkada dengan calon tunggal, maka pertanyaan yang harus dijawab adalah bagaimana memastikan terlaksananya prinsip keadilan pada tahapan kampanye. Khususnya kampanye yang difasilitasi oleh KPU. Misalnya penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye (APK), hingga pengiklanan di media massa cetak dan elektronik. Tentu saja kampanye yang difasilitasi oleh KPU ini agak sukar dalam memberikan hak yang sama bagi calon tunggal dan kolom kosong secara berkeadilan. Sehingga menjadi pekerjaan yang tidak mudah bagi Bawaslu dalam pengawasi. Terlebih agar keadilan dapat tercemin, baik bagi calon tunggal maupun kolom kosong itu sendiri.

Halaman:

BACA JUGA

Senin, 26 Oktober 2020 14:50

Hilangnya Sentuhan Emosional Pembelajaran

Sejak ditetapkannya status pandemi Covid-19 hampir di seluruh negara di…

Senin, 26 Oktober 2020 14:47

Teknologi dan Manfaatnya

Arus globalisasi yang semakin maju dan ditopang derasnya informasi dan…

Kamis, 22 Oktober 2020 10:45

Johnny Digigit Hiu

"PANJANG umurlah para pendusta. Dan hiduplah kita dari bahaya." =========================Oleh: Muhammad…

Selasa, 20 Oktober 2020 15:44

Omnibus Law dan Kolonisasi Sejarah

Di tengah kelesuan ekonomi Indonesia akibat pandemi Covid-19, disahkannya Rancangan…

Senin, 19 Oktober 2020 16:23

Pentingnya Agens Hayati dalam Dunia Pertanian

Pestisida merupakan zat kimia yang digunkan untuk mengendalikan hama. Namun…

Jumat, 16 Oktober 2020 15:27

Konseling di Masa Pandemi Covid-19

Tentang kebijakan pelaksaan pendidikan di masa pandemi Covid-19, sebagai pandemi…

Kamis, 15 Oktober 2020 17:27

Upaya Penurunan Bebas Emisi Gas Rumah Kaca Melalui Pemilihan Pakan Ternak

Methan (CH4) merupakan salah satu gas rumah kaca yang dapat…

Kamis, 15 Oktober 2020 17:25

Playlist Demonstran

SIANG ini (15/10), kabarnya aliansi BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) kembali…

Selasa, 13 Oktober 2020 13:27

Politik Uang dan Obral Janji Pelayanan Publik

Menjelang Pilkada serentak biasanya para politisi kita akan sibuk menyusun…

Selasa, 13 Oktober 2020 13:25

Mengukur Kekuatan Dewan Menolak Omnibuslaw

Omnibuslaw atau RUU Cipta Kerja sudah disahkan dan selangkah lagi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers