BANJARBARU - Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel bulan ini merilis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kalsel. Dalam rilis itu diketahui, IDI Kalsel pada 2019 berada di angka 79,47 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami penurunan 0,45 poin dibandingkan 2018 lalu yang tercatat sebesar 79,92.
IDI sendiri merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).
Metodologi penghitungan IDI menggunakan empat sumber data. Yakni, review surat kabar lokal, review dokumen (Perda, Pergub, dll), Focus Group Discussion (FGD), dan wawancara mendalam.
Kepala BPS Kalsel, Moh Edy Mahmud mengatakan, berada di angka 79,47 maka capaian kinerja demokrasi Kalsel pada 2019 masih berada pada kategori sedang. Klasifikasi tingkat demokrasi sendiri dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni baik (indeks > 80), sedang (indeks 60-80), dan buruk (indeks < 60).
Edy mengungkapkan, capaian IDI Kalsel sejak 2009 hingga 2019 mengalami fluktuasi. Pada periode 2009- 2012 misalnya, IDI Kalsel cenderung turun. Bahkan, hingga mencapai nilai terendah pada 2012 dengan 61,13.
"Lalu sejak 2013 angka IDI Kalsel terus mengalami kenaikan, hingga mencapai momen tertingginya pada 2018 sebesar 79,92. Tapi, 2019 sedikit mengalami penurunan menjadi 79,47," ungkapnya.
Menurutnya, fluktuasi angka IDI memberikan cerminan dinamika situasi demokrasi di Kalsel. Sebab, IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. "IDI disusun secara cermat berdasarkan kejadian (evidencebased) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi," ujarnya.
Lanjutnya, perubahan angka IDI Kalsel dari 2018-2019 sendiri dipengaruhi oleh naik turunnya tiga aspek demokrasi. Yakni, Kebebasan Sipil yang turun sebesar 1,24 poin (dari 69,26 menjadi 68,01). Lalu, Hak-Hak Politik naik 3,49 poin (dari 83,03 menjadi 86,52) dan Lembaga Demokrasi turun 5,70 poin (dari 88,37 menjadi 82,67).
Di samping itu, Edy menyebut, dari 11 variabel IDI Kalsel pada 2019, terdapat tujuh variabel yang mengalami peningkatan. Serta, tiga variabel yang mengalami penurunan, dan satu variabel yang tidak berubah apabila dibandingkan tahun 2018. "Dari tujuh variabel yang meningkat, kenaikan tertinggi terjadi pada variabel Kebebasan Berpendapat yaitu naik sebesar 20,82 poin," sebutnya.
Variabel lainnya yang juga mengalami kenaikan adalah variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah (naik 12,37 poin), diikuti variabel Peran DPRD (naik 9,01 poin).
Sedangkan variabel Kebebasan Berkumpul Berserikat, Peran Partai Politik, dan Pemilu yang Bebas dan Adil mengalami penurunan: masing-masing sebesar 76,56 poin, 38,57 poin, dan 17,69 poin. "Sedangkan variabel yang tidak mengalami perubahan adalah Peran Peradilan yang Independen, variabel ini sudah mencapai poin maksimal, yaitu 100,00 poin," kata Edy.
Sementara pada perkembangan Skor Indikator IDI Kalsel pada 2019, dari 28 indikator terdapat 20 yang mencapai kinerja dengan kategori baik (skor di atas 80), meliputi: Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Masyarakat yang Menghambat Kebebasan Berkumpul dan Berserikat; Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Aparat Pemerintah yang Menghambat Kebebasan Berkumpul dan Berserikat; Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Masyarakat yang Menghambat Kebebasan Berpendapat.
Lalu, Tindakan/Pernyataan Pejabat Membatasi Kebebasan Menjalankan Ibadah Agama; Ancaman/Penggunaan Kekerasan dari Satu Kelompok Masyarakat Terhadap Kelompok Masyarakat Lain Terkait Dengan Ajaran Agama; Aturan Tertulis yang Diskriminatif Dalam Hal Gender, Etnis, atau Terhadap Kelompok Rentan Lainnya; Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya.
