MANAGED BY:
MINGGU
20 SEPTEMBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE
Senin, 31 Agustus 2020 11:56
Menyoal Perwali Penegakan Hukum Protokol Kesehatan
Rahmad Ihza Mahendra, Peneliti Pusat Studi Ilmu Hukum dan Demokrasi (PUSDIKRASI) Banjarmasin

PROKAL.CO,

Kota Banjarmasin merupakan salah satu daerah penyebaran Covid-19 yang cukup tinggi. Per Sabtu, 29 agustus 2020 terdapat penambahan 38 kasus positif baru. Saat ini untuk mencegah penularan yang semakin tinggi pemerintah kota menerbitkan sanksi apabila tidak menggunakan masker. Sanksi itu diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Banjarmasin Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.

===========================
Oleh: Rahmad Ihza Mahendra
Peneliti Pusat Studi Ilmu Hukum dan Demokrasi (PUSDIKRASI) Banjarmasin
===========================

Perwali menyebutkan ada sanksi bagi pelanggar yang tertuang pada Bab IX Pasal 12 yang terdiri dari 4 ayat. Sanksi dikenakan bagi orang yang tidak melaksanakan kewajiban memakai masker di luar rumah atau tempat umum dan fasilitas umum. Pertama sanksi teguran, kedua sanksi teguran tertulis, hingga sanksi pembinaan fisik dan sanksi denda Rp100 ribu. Kemudian wewenang untuk penegakkan perwali ini diberikan kepada Satpol PP dan dibantu aparat kepolisian dan TNI.

Adapun yang menjadi dasar ditetapkannya Peraturan Wali Kota (Perwali) Banjarmasin Nomor 60 Tahun 2020 adalah sebagai tindak lanjut atas Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020, untuk menetapkan dan menyusun peraturan yang memuat sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan. Untuk itu jika dilihat dari rujukan Perwal aquo, maka bagaimana kedudukan Inpres dalam peraturan perundang-undangan.

Instruksi Presiden bukan termasuk dalam hirarkis atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, merujuk pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 15/2019).

Inpres bukan merupakan keputusan yang mengikat umum (semua orang, tiap orang). Instruksi merupakan perintah atasan kepada bawahan yang bersifat individual, konkret, dan sekali-selesai (final, einmahlig), sehingga tidak dapat digolongkan dalam wetgeving atau beleidsregel. Inpres hanya dapat mengikat menteri, kepala lembaga pemerintah nondepartemen, atau pejabat-pejabat pemerintah yang berkedudukan di bawah presiden dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan. Inpres, menurut Jimly Asshiddiqie merupakan “policy rules” atau “beleidsregels”, yaitu bentuk peraturan kebijakan yang tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk peraturan perundang-undangan yang biasa.

Halaman:

BACA JUGA

Senin, 07 September 2020 11:46

Menata Kembali Lembaga Independen

Pasca runtuhnya rezim Orde Baru tepatnya 22 tahun yang lalu,…

Sabtu, 05 September 2020 10:39

Subsidi Kuota Bukan Solusi Tunggal

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia telah berdampak secara signifikan pada…

Kamis, 03 September 2020 11:34

Geliat Maskapai Penerbangan Pasca-PSBB

PASCA berakhirnya aturan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) di sejumlah…

Kamis, 03 September 2020 11:33

Pilkada Banjarbaru: Antara Nama dan Kalkulasi Politik

POLITIK sepertinya tak memberi kesempatan untuk tanah di pusara Walikota…

Kamis, 03 September 2020 11:31

Merangsang Harapan

STIMULUS dan resesi menjadi istilah ekonomi yang paling sering disebut…

Selasa, 01 September 2020 16:08

Bu Tejo dan Literasi Sosial

Tokoh Bu Tejo dalam film pendek “Tilik” menjadi begitu fenomenal dalam…

Senin, 31 Agustus 2020 11:56

Menyoal Perwali Penegakan Hukum Protokol Kesehatan

Kota Banjarmasin merupakan salah satu daerah penyebaran Covid-19 yang cukup…

Jumat, 28 Agustus 2020 11:28

Antara Calon Tunggal dan Kotak Kosong

KEMELUT soal pencalonan kepala daerah selalu menjadi topik hangat di…

Jumat, 28 Agustus 2020 11:25

Sensus Penduduk September

KALIMANTAN SELATAN termasuk sebagai provinsi di Indonesia yang capaian Sensus…

Kamis, 27 Agustus 2020 11:52

Poros Sesat

BILA murid salah, guru akan meluruskan. Jika wartawan keliru, pembaca…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers