MANAGED BY:
SENIN
26 OKTOBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE
Senin, 31 Agustus 2020 11:56
Menyoal Perwali Penegakan Hukum Protokol Kesehatan
Rahmad Ihza Mahendra, Peneliti Pusat Studi Ilmu Hukum dan Demokrasi (PUSDIKRASI) Banjarmasin

Kewenangan akan muncul apabila ditetapkannya suatu peraturan perundang-undangan, dengan menetapkan sanksi apabila melanggar suatu protokol kesehatan merupakan sebuah upaya paksa, sehingga tidak akan efektif.

Pada teori sistem hukum yang dikemukakan Lawrence M Friedman, efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture). Adanya perwali memang sudah memenuhi unsur struktur hukum, namun tidak dengan substansi hukum dan budaya hukum masyarakat Banjarmasin.

Di masa yang serba kesusahan seperti ini, pemerintah kota seharusnya tidak menggunakan sanksi denda sebagai instrumen dalam menindak masyarakat yang tidak tertib atau menggunakan masker. Mengingat negara kita mengeluarkan kebijakan new normal atau tatanan hidup baru. Lain hallnya jika kita menetapkan lockdown, sehingga pengawasan kepada pelanggaran harus memiliki sifat refresif.

Kemudian, dengan adanya sanksi denda akan membuka peluang yang sangat luas dan besar bagaikan lautan kepada oknum aparat yang memiliki wewenang untuk melakukan tindakan sewenang wenang dan juga paling besar perbuatan sogok menyogok. Sehingga sanksi denda yang merupakan upaya paksa untuk mentaati protokol kesehatan, tidaklah sesuai dengan asas pengayoman. Pemerintah kota seharusnya terus menerus memberikan edukasi tanpa pernah bosan.

Keadaan sekarang tidak baik baik saja. Baik dalam bidang kesehatan hingga ekonomi, masyarakat kesulitan mencari pekerjaan, bahkan untuk mencari makan saja sulit di masa pandemi Covid-19 yang belum usai. Kemudian muncul Peraturan Wali Kota (Perwali) Banjarmasin Nomor 60 Tahun 2020, yang memberlakukan sanksi apabila melanggar protokol kesehatan, tentu menjadi tekanan psikologis bagi masyarakat. Apalagi dengan sanksi denda. Bagaimana jika ini terjadi pada masyarakat kelas bawah?

Mencari untuk makan saja sulit, lantas apa jadinya jika ia dikenakan denda karena tidak menggunakan masker. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pemahaman masyarakat dengan manfaat atau mengapa harus menggunakan masker masih minim.

Halaman:

BACA JUGA

Senin, 26 Oktober 2020 14:50

Hilangnya Sentuhan Emosional Pembelajaran

Sejak ditetapkannya status pandemi Covid-19 hampir di seluruh negara di…

Senin, 26 Oktober 2020 14:47

Teknologi dan Manfaatnya

Arus globalisasi yang semakin maju dan ditopang derasnya informasi dan…

Kamis, 22 Oktober 2020 10:45

Johnny Digigit Hiu

"PANJANG umurlah para pendusta. Dan hiduplah kita dari bahaya." =========================Oleh: Muhammad…

Selasa, 20 Oktober 2020 15:44

Omnibus Law dan Kolonisasi Sejarah

Di tengah kelesuan ekonomi Indonesia akibat pandemi Covid-19, disahkannya Rancangan…

Senin, 19 Oktober 2020 16:23

Pentingnya Agens Hayati dalam Dunia Pertanian

Pestisida merupakan zat kimia yang digunkan untuk mengendalikan hama. Namun…

Jumat, 16 Oktober 2020 15:27

Konseling di Masa Pandemi Covid-19

Tentang kebijakan pelaksaan pendidikan di masa pandemi Covid-19, sebagai pandemi…

Kamis, 15 Oktober 2020 17:27

Upaya Penurunan Bebas Emisi Gas Rumah Kaca Melalui Pemilihan Pakan Ternak

Methan (CH4) merupakan salah satu gas rumah kaca yang dapat…

Kamis, 15 Oktober 2020 17:25

Playlist Demonstran

SIANG ini (15/10), kabarnya aliansi BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) kembali…

Selasa, 13 Oktober 2020 13:27

Politik Uang dan Obral Janji Pelayanan Publik

Menjelang Pilkada serentak biasanya para politisi kita akan sibuk menyusun…

Selasa, 13 Oktober 2020 13:25

Mengukur Kekuatan Dewan Menolak Omnibuslaw

Omnibuslaw atau RUU Cipta Kerja sudah disahkan dan selangkah lagi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers