MANAGED BY:
SENIN
26 OKTOBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE
Senin, 31 Agustus 2020 11:56
Menyoal Perwali Penegakan Hukum Protokol Kesehatan
Rahmad Ihza Mahendra, Peneliti Pusat Studi Ilmu Hukum dan Demokrasi (PUSDIKRASI) Banjarmasin

Disebut “policy” atau “beleids” atau kebijakan, karena secara formal tidak dapat disebut atau memang bukan berbentuk peraturan yang resmi. Instruksi presiden hanya terbatas untuk memberikan arahan, menuntun, membimbing dalam hal suatu pelaksanaan tugas dan pekerjaan.

Peraturan Wali Kota (Perwali) Banjarmasin Nomor 60 tahun 2020 secara eksplisit, seperti dimuat dalam Bab IX Pasal 12, mengenai sanksi, apabila tidak menggunakan masker. Apakah sudah terpenuhi dalam syarat pembentukan perundang-undangan. Berdasarkan pengaturan Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka Peraturan Daerah Kota dan Peraturan Wali Kota berkedudukan di bawah Undang-Undang dalam hirarki peraturan perundang-undangan.

Perwali Banjarmasin Nomor 60 Tahun 2020 kedudukannya sebagai peraturan pelaksana dari peraturan daerah, namun dalam hal ini belum ada perda yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan penegakan hukum protokol kesehatan. Sehingga perwali ini dibuat untuk mengisi kekosongan hukum tentang penegakan hukum protokol.

Sementara itu, dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, isi dari materi muatannya harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 6 Ayat (1) tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan, yaitu:

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas: pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Materi muatan Perwali Banjarmasin Nomor 60 Tahun 2020 berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 2011, bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu asas pengayoman dan asas kemanusiaan. Mengingat dengan diterbitkannya perwali a quo akan menimbulkan kemungkinan tindakan refresif, penyalahgunaan wewenang dan pembebanan kepada masyarakat.

Halaman:

BACA JUGA

Senin, 26 Oktober 2020 14:50

Hilangnya Sentuhan Emosional Pembelajaran

Sejak ditetapkannya status pandemi Covid-19 hampir di seluruh negara di…

Senin, 26 Oktober 2020 14:47

Teknologi dan Manfaatnya

Arus globalisasi yang semakin maju dan ditopang derasnya informasi dan…

Kamis, 22 Oktober 2020 10:45

Johnny Digigit Hiu

"PANJANG umurlah para pendusta. Dan hiduplah kita dari bahaya." =========================Oleh: Muhammad…

Selasa, 20 Oktober 2020 15:44

Omnibus Law dan Kolonisasi Sejarah

Di tengah kelesuan ekonomi Indonesia akibat pandemi Covid-19, disahkannya Rancangan…

Senin, 19 Oktober 2020 16:23

Pentingnya Agens Hayati dalam Dunia Pertanian

Pestisida merupakan zat kimia yang digunkan untuk mengendalikan hama. Namun…

Jumat, 16 Oktober 2020 15:27

Konseling di Masa Pandemi Covid-19

Tentang kebijakan pelaksaan pendidikan di masa pandemi Covid-19, sebagai pandemi…

Kamis, 15 Oktober 2020 17:27

Upaya Penurunan Bebas Emisi Gas Rumah Kaca Melalui Pemilihan Pakan Ternak

Methan (CH4) merupakan salah satu gas rumah kaca yang dapat…

Kamis, 15 Oktober 2020 17:25

Playlist Demonstran

SIANG ini (15/10), kabarnya aliansi BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) kembali…

Selasa, 13 Oktober 2020 13:27

Politik Uang dan Obral Janji Pelayanan Publik

Menjelang Pilkada serentak biasanya para politisi kita akan sibuk menyusun…

Selasa, 13 Oktober 2020 13:25

Mengukur Kekuatan Dewan Menolak Omnibuslaw

Omnibuslaw atau RUU Cipta Kerja sudah disahkan dan selangkah lagi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers