BANJARMASIN - Langka dan mahal, sengkarut tabung gas elpiji 3 kilogram mengundang pengunjuk rasa ke Gedung DPRD Kalsel, kemarin (31/8) pagi.
"Kami ingin dewan segera memanggil Pertamina. Masalah ini jangan terulang-ulang lagi," kata orator dari gabungan ormas tersebut.
Komisi III pun berjanji akan memanggil BUMN tersebut. "Kami ingin meminta penjelasan atas kelangkaan ini," kata Sekretaris Komisi III, Gusti Abidinsyah.
Abidin sendiri heran, gas bersubsidi itu melonjak sampai Rp40 ribu per tabung. Jauh di atas HET (harga eceran tertinggi) Rp17.500. Apalagi masalah ini rutin berulang dari tahun ke tahun.
"Apakah karena kuotanya berkurang atau distribusinya bermasalah?" ujarnya. Dia berharap, pertemuan bisa digelar dalam waktu dekat. "Harus ada komitmen dari Pertamina agar jangan terulang terus," tegasnya.
Pengunjuk rasa kemudian beralih ke Gedung DPRD Banjarmasin, masih di Jalan Lambung Mangkurat. Lalu bergeser ke kantor perwakilan PT Pertamina.
Region Manager Communication Relation and CSR Pertamina Kalimantan, Roberth saat dikonfirmasi Radar Banjarmasin menjelaskan, pasokan Kalsel untuk tahun 2020 sebesar 89.963 MT.
Angka itu menurutnya normal, bahkan sudah melebihi. Karena sampai 31 Juli, sudah tersalur 53.810 MT dari target 52.431 MT. "Jadi sudah lebih 2,6 persen," tegasnya.
"Soal unjuk rasa ini, Pertamina menyambut baik jika diminta menemui pemerintah atau dewan. Jadi bisa menjelaskan lebih rinci," pungkas Roberth.
Selama ini, sudah ada surat edaran dari Gubernur Kalsel tahun 2017. Yang meminta PNS dan pelaku usaha dengan kekayaan melebihi Rp50 juta untuk tidak turut membeli gas bersubsidi. Karena tabung melon itu semestinya untuk warga berpenghasilan Rp1,5 juta per bulan. Namun, imbauan tinggal imbauan.
Sementara Pemko Banjarmasin sudah menerapkan kartu untuk mengendalikan pembelian gas bersubsidi. Kartu itu dibagikan kepada 36.654 keluarga dan 627 usaha mikro. Yang tidak memegang kartu tersebut, semestinya tak dilayani pangkalan. (gmp/fud/ema)
