MANAGED BY:
SABTU
24 OKTOBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Rabu, 02 September 2020 11:27
Beredar Isu Omnibus Law Bisa Pidanakan Pengasuh Pesantren, Kemenag Kalsel: Saya Belum Bisa Komentar
H. Noor Fahmi, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Kalsel. | Foto: Kalsel.kemenag.go.id

PROKAL.CO,

BANJARBARU - Beredar kabar menyebutkan bahwa omnibus law RUU Cipta Kerja berpotensi mengancam eksistensi pesantren dan membuka kemungkinan pemidanaan pengasuh pondok tradisional.

Isu tersebut didasarkan pada rencana perubahan pasal 62 UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang (Sistem Pendidikan Nasional) Sisdiknas. Perubahan tersebut termaktub dalam Pasal 68 RUU Cipta Kerja yang menyatakan, penyelenggaraan satuan pendidikan formal dan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Sementara pada Pasal 71 mengatur, penyelenggaraan satuan pendidikan yang didirikan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1 miliar.

Saat dikonfirmasi terkait hal ini, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Kalsel Noor Fahmi ternyata enggan memberikan komentar. "(saya) belum bisa komentar," katanya kepada Radar Banjarmasin, kemarin.

Hal senada disampaikan Sekretaris Umum MUI Kalsel H Fadli Mansur, dia enggan berkomentar dengan alasan belum mengikuti kabar omnibus law yang beredar itu. "Saya belum mengikuti topik berita tersebut," ujarnya.

Lalu bagaimana dengan tanggapan pondok pesantren (ponpes)? Pimpinan Ponpes Yasin, Ustaz Saifullah ternyata juga tidak ingin berkomentar. "Belum pernah lihat beritanya, jadi tidak bisa komentar," paparnya.

Halaman:

BACA JUGA

Sabtu, 24 Oktober 2020 13:10

Awas Corona di Libur Panjang

BANJARBARU - Menjelang libur panjang pada periode 28 Oktober hingga…

Sabtu, 24 Oktober 2020 13:01

Pemprov Minta Rusun untuk Pegawai

BANJARBARU - Pemprov Kalsel ternyata juga berkeinginan memiliki rusun untuk…

Sabtu, 24 Oktober 2020 12:49

Di Kalsel, Impor Mulai Naik, Ekspor Lesu

BANJARBARU - Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel telah merilis nilai…

Sabtu, 24 Oktober 2020 09:10

Risiko Anak jadi OTG Tinggi, IDAI: Tunda Dulu Sekolah Tatap Muka

BANJARBARU - Pagebluk Covid-19 di Kota Banjarbaru yang belum melandai…

Sabtu, 24 Oktober 2020 08:53

Pilkada Tinggal 47 Hari, Pemilih Tambahan Sabar Dulu, PKPU Masih Ditunggu

BANJARBARU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kotq Banjarbaru telah menetapkan…

Sabtu, 24 Oktober 2020 08:50

Iskandar Undang Aditya, Meski Sedang Berebut Kursi Wali Kota

BANJARBARU - Tensi politik Banjarbaru sempat hangat, buntut rilisnya hasil…

Sabtu, 24 Oktober 2020 08:47

Untuk Pilkada, Chinook Antar Masker ke Barabai

BARABAI- Helikopter Chinook mendarat di Lapangan Dwi Warna Barabai, Jumat…

Sabtu, 24 Oktober 2020 08:44

Paslon Banjarmasin Pakai Jasa Lembaga Survei, Ada Lokal dan Nasional

BANJARMASIN – Dalam kontestasi politik modern, lembaga survei menjadi salah…

Sabtu, 24 Oktober 2020 08:39

Sekolah Tatap Muka Bakal Dibuka, Siswa Tak Boleh Mencium Tangan Guru

Dari balik masker, Totok Agus Daryanto tersenyum lega. Harapan Kepala…

Sabtu, 24 Oktober 2020 08:35

Pengumuman Adipura Ditunda

BANJARMASIN - Pengumuman hasil penilaian Adipura untuk tahun 2019 kemungkinan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers