MANAGED BY:
SENIN
26 OKTOBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE
Sabtu, 05 September 2020 10:39
Subsidi Kuota Bukan Solusi Tunggal
Hj Helda Rahmawati, S.Sos, S.Pdi, Guru PNS MAN 1 AMUNTAI

Masalah keadilan pemberian subsidi kuota internet, perbedaan kualitas layanan internet yang berbeda antarpulau di Indonesia, kebutuhan kuota internet yang berbeda–beda, hingga kemungkinan adanya korupsi dari penanggung jawab kebijakan menjadi sederet masalah yang dapat muncul dalam kebijakan pemberian subsidi kuota internet.

Kebijakan Kemendikbud memberi subsidi kota internet secara ekonomis memang dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga. Terlebih subsidi pemberian kuota internet ini hadir saat menurunnya nilai pendapatan banyak keluarga akibat pembatasan sosial yang diterapkan oleh pemerintah selama masa pandemi Covid-19. Namun demikian, pemberian subsidi kuota internet ini juga harus digunakan secara optimal untuk pembelajaran daring dan bukan untuk bermain game online.

Di sini perlunya peran pemerintah untuk memastikan pemberian kuota subsidi telah sesuai peruntukannya dan benar-benar digunakan untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran daring.

Dalam perencanaannya, alokasi anggaran subsidi kuota internet ini akan diambil dari realokasi anggaran Program Organisasi Penggerak (POP) 2020, di mana pihak Kemendikbud telah menganggarkan anggaran POP sebesar Rp 596 miliar. Mengingat program pelaksanaan POP akan ditunda hingga 2021 akibat banyaknya sikap penolakan atas progam ini. Dengan pemindahan alokasi anggaran ini, optimalisasi pendidikan masa pandemi dengan program PJJ diharapkan akan membantu proses belajar dan mengajar.

Jika kita analisa bersama, pelaksanaan PJJ dengan daring internet di seluruh wilayah Indonesia, sebenarnya bukan hanya persoalan optimalisasi ketersediaan kuota internet saja. Tapi juga menyangkut persoalan lain. Tak semua kalangan masyarakat mampu menyediakan infrastruktur utama dari penunjang pembelajaran daring seperti halnya laptop dan gadget.  

Sampai hari ini ada banyak siswa, guru dan dosen yang mengalami masalah karena keterbatasan laptop dan gadget, utamanya yang tinggal di wilayah kabupaten pada kepulauan yang jauh dari sentrisme ibukota Indonesia.  Hal ini pun membuktikan bahwa dilema pembelajaran daring sesungguhnya tak hanya terpaku pada soal ketersediaan kuota internet.

Halaman:

BACA JUGA

Senin, 26 Oktober 2020 14:50

Hilangnya Sentuhan Emosional Pembelajaran

Sejak ditetapkannya status pandemi Covid-19 hampir di seluruh negara di…

Senin, 26 Oktober 2020 14:47

Teknologi dan Manfaatnya

Arus globalisasi yang semakin maju dan ditopang derasnya informasi dan…

Kamis, 22 Oktober 2020 10:45

Johnny Digigit Hiu

"PANJANG umurlah para pendusta. Dan hiduplah kita dari bahaya." =========================Oleh: Muhammad…

Selasa, 20 Oktober 2020 15:44

Omnibus Law dan Kolonisasi Sejarah

Di tengah kelesuan ekonomi Indonesia akibat pandemi Covid-19, disahkannya Rancangan…

Senin, 19 Oktober 2020 16:23

Pentingnya Agens Hayati dalam Dunia Pertanian

Pestisida merupakan zat kimia yang digunkan untuk mengendalikan hama. Namun…

Jumat, 16 Oktober 2020 15:27

Konseling di Masa Pandemi Covid-19

Tentang kebijakan pelaksaan pendidikan di masa pandemi Covid-19, sebagai pandemi…

Kamis, 15 Oktober 2020 17:27

Upaya Penurunan Bebas Emisi Gas Rumah Kaca Melalui Pemilihan Pakan Ternak

Methan (CH4) merupakan salah satu gas rumah kaca yang dapat…

Kamis, 15 Oktober 2020 17:25

Playlist Demonstran

SIANG ini (15/10), kabarnya aliansi BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) kembali…

Selasa, 13 Oktober 2020 13:27

Politik Uang dan Obral Janji Pelayanan Publik

Menjelang Pilkada serentak biasanya para politisi kita akan sibuk menyusun…

Selasa, 13 Oktober 2020 13:25

Mengukur Kekuatan Dewan Menolak Omnibuslaw

Omnibuslaw atau RUU Cipta Kerja sudah disahkan dan selangkah lagi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers