MANAGED BY:
SELASA
01 DESEMBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE
Senin, 07 September 2020 11:46
Menata Kembali Lembaga Independen
Adam Setiawan SH, MH, Dosen Fakultas Hukum Untag 1945 Samarinda

PROKAL.CO,

Pasca runtuhnya rezim Orde Baru tepatnya 22 tahun yang lalu, Indonesia mengalami proses transisi dari sistem politik otoritarian ke sistem politik demokratis. Salah satu wujud nyata transisi tersebut adalah adanya amandemen konstitusi sebanyak 4 (empat) kali. Reformasi konstitusi merupakan harga mati yang harus diperjuangkan, mengingat UUD 1945 (sebelum perubahan) mengakomodir dominasi pemerintah untuk melanggengkan kekuasaannya.

========================
Oleh: Adam Setiawan SH, MH
Dosen Fakultas Hukum Untag 1945 Samarinda
========================

Selain itu, proses transisi sistem politik otoritarian ke sistem politik demokratis berimplikasi pula pada lahirnya lembaga-lembaga baru baik yang sifatnya independen (independent regulatory agencies), maupun lembaga sampiran (state auxiliary agencies). Fenomena lahirnya lembaga-lembaga baru diluar cabang kekuasaan utama merupakan solusi atas stagnansi praktik bernegara.

Saldi Isra memahami maksud dari yang dikatakan oleh Soekarno bahwa konsepsi trias politica yang digagas oleh Montesquieu dianggap telah usang. Dengan demikian artinya kebutuhan praktik bernegara yang terus bergerak mengikuti dinamika kompleksitas persoalan menghendaki hadirnya institusi baru. Karenanya, pembagian kekuasaan negara secara konvensional yang mengasumsikan hanya ada 3 (tiga) cabang kekuasaan di suatu negara tak mampu lagi menjawab kompleksitas yang muncul dalam perkembangan negara modern.

Bruce Ackerman dalam tulisannya yang selalu menjadi rujukan para ilmuwan politik dan hukum tata negara yang membahas cabang kekuasaan, dengan judul “ The New Separation of Power” menunjukan dalam perkembangannya negara Amerika Serikat mempunyai 5 (lima) cabang kekuasaan, yakni House of Representative, Senate, President, Court and independent agencies(Bruce Ackerman: 2000).

Adapun paradigma lembaga independen menurut Prof Jonathan Turley bahwa munculnya cabang keempat atau lahirnya lembaga di luar kekuasaan utama, menjadikan lembaga independen mempunyai kewenangan yang besar bahkan mereduksi kewenangan lembaga utama seperti lembaga pembentuk undang-undang (Jonathan Turley: 2013).

Halaman:

BACA JUGA

Selasa, 01 Desember 2020 12:35

Pembelajaran Tatap Muka di Masa Pandemi, Siapkah?

Keputusan empat menteri tentang pembelajaran tatap muka di sekolah yang…

Sabtu, 28 November 2020 12:37

Guru dan Merdeka Online

Bangkitkan semangat, wujudkan merdeka belajar, menjadi tema Hari Guru ke-75.…

Kamis, 26 November 2020 10:34

Misbach Tamrin

BULAN ini, dua kali saya teringat kepada Pak Misbach. ====================Oleh:…

Kamis, 26 November 2020 10:31

Arah Baru Pendidikan Tatap Muka

Melalui saluran YouTube yang disiarkan secara langsung, Kemdikbud memperbolehkan kembali…

Kamis, 26 November 2020 10:28

Hujan Ekstrem dan Antisipasi La Nina

Badan Mateorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali…

Senin, 23 November 2020 11:54

Tatap Muka, Solusi atau Bunuh Diri..?

Setelah lebih dari delapan bulan sekolah-sekolah di Kalimantan Selatan menerapkan…

Sabtu, 21 November 2020 09:37

Suka Duka Belajar Saat Pandemi Covid-19

Sejak kasus Covid-19 mulai meningkat, semua sekolah di Indonesia tidak ada…

Jumat, 20 November 2020 11:10

Antara Pilkada dan Pilkades, “Iki Piye”

Mungkin bagi sebagian orang isu ini sudah basi. Tapi bagi…

Jumat, 20 November 2020 11:07

Waspada La Nina dengan Mitigasi Bencana

Intensitas dan curah hujan akhir-akhir ini semakin tinggi. Hal ini…

Selasa, 17 November 2020 10:26

Netralitas ASN dan Pilkada

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan hal yang seringkali dijadikan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers