MANAGED BY:
MINGGU
20 SEPTEMBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE
Senin, 07 September 2020 11:46
Menata Kembali Lembaga Independen
Adam Setiawan SH, MH, Dosen Fakultas Hukum Untag 1945 Samarinda

PROKAL.CO,

Pasca runtuhnya rezim Orde Baru tepatnya 22 tahun yang lalu, Indonesia mengalami proses transisi dari sistem politik otoritarian ke sistem politik demokratis. Salah satu wujud nyata transisi tersebut adalah adanya amandemen konstitusi sebanyak 4 (empat) kali. Reformasi konstitusi merupakan harga mati yang harus diperjuangkan, mengingat UUD 1945 (sebelum perubahan) mengakomodir dominasi pemerintah untuk melanggengkan kekuasaannya.

========================
Oleh: Adam Setiawan SH, MH
Dosen Fakultas Hukum Untag 1945 Samarinda
========================

Selain itu, proses transisi sistem politik otoritarian ke sistem politik demokratis berimplikasi pula pada lahirnya lembaga-lembaga baru baik yang sifatnya independen (independent regulatory agencies), maupun lembaga sampiran (state auxiliary agencies). Fenomena lahirnya lembaga-lembaga baru diluar cabang kekuasaan utama merupakan solusi atas stagnansi praktik bernegara.

Saldi Isra memahami maksud dari yang dikatakan oleh Soekarno bahwa konsepsi trias politica yang digagas oleh Montesquieu dianggap telah usang. Dengan demikian artinya kebutuhan praktik bernegara yang terus bergerak mengikuti dinamika kompleksitas persoalan menghendaki hadirnya institusi baru. Karenanya, pembagian kekuasaan negara secara konvensional yang mengasumsikan hanya ada 3 (tiga) cabang kekuasaan di suatu negara tak mampu lagi menjawab kompleksitas yang muncul dalam perkembangan negara modern.

Bruce Ackerman dalam tulisannya yang selalu menjadi rujukan para ilmuwan politik dan hukum tata negara yang membahas cabang kekuasaan, dengan judul “ The New Separation of Power” menunjukan dalam perkembangannya negara Amerika Serikat mempunyai 5 (lima) cabang kekuasaan, yakni House of Representative, Senate, President, Court and independent agencies(Bruce Ackerman: 2000).

Adapun paradigma lembaga independen menurut Prof Jonathan Turley bahwa munculnya cabang keempat atau lahirnya lembaga di luar kekuasaan utama, menjadikan lembaga independen mempunyai kewenangan yang besar bahkan mereduksi kewenangan lembaga utama seperti lembaga pembentuk undang-undang (Jonathan Turley: 2013).

Halaman:

BACA JUGA

Senin, 07 September 2020 11:46

Menata Kembali Lembaga Independen

Pasca runtuhnya rezim Orde Baru tepatnya 22 tahun yang lalu,…

Sabtu, 05 September 2020 10:39

Subsidi Kuota Bukan Solusi Tunggal

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia telah berdampak secara signifikan pada…

Kamis, 03 September 2020 11:34

Geliat Maskapai Penerbangan Pasca-PSBB

PASCA berakhirnya aturan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) di sejumlah…

Kamis, 03 September 2020 11:33

Pilkada Banjarbaru: Antara Nama dan Kalkulasi Politik

POLITIK sepertinya tak memberi kesempatan untuk tanah di pusara Walikota…

Kamis, 03 September 2020 11:31

Merangsang Harapan

STIMULUS dan resesi menjadi istilah ekonomi yang paling sering disebut…

Selasa, 01 September 2020 16:08

Bu Tejo dan Literasi Sosial

Tokoh Bu Tejo dalam film pendek “Tilik” menjadi begitu fenomenal dalam…

Senin, 31 Agustus 2020 11:56

Menyoal Perwali Penegakan Hukum Protokol Kesehatan

Kota Banjarmasin merupakan salah satu daerah penyebaran Covid-19 yang cukup…

Jumat, 28 Agustus 2020 11:28

Antara Calon Tunggal dan Kotak Kosong

KEMELUT soal pencalonan kepala daerah selalu menjadi topik hangat di…

Jumat, 28 Agustus 2020 11:25

Sensus Penduduk September

KALIMANTAN SELATAN termasuk sebagai provinsi di Indonesia yang capaian Sensus…

Kamis, 27 Agustus 2020 11:52

Poros Sesat

BILA murid salah, guru akan meluruskan. Jika wartawan keliru, pembaca…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers