MANAGED BY:
KAMIS
29 OKTOBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE
Senin, 07 September 2020 11:46
Menata Kembali Lembaga Independen
Adam Setiawan SH, MH, Dosen Fakultas Hukum Untag 1945 Samarinda

Diskursus yang berbeda dialami negara Indonesia, lembaga independen satu persatu kehilangan tajinya, karena desain pengaturannya yang tidak memadai. Alhasil tak ubahnya seperti pedang yang tumpul karena tidak pernah diasah, sehingga menjadi tumpul.

Sebagai contoh, keberadaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tidak jelas kerangka kerjanya dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran yang di masa lalu, ditambah kasus-kasus mutakhir seperti kasus Novel Baswedan yang banyak pihak menilai terpidana penyiraman air keras bukanlah orang yang sebenarnya dan tidak menjawab siapa aktor utama penyiraman.

Di samping soal pengaturan yang tidak memadai, ada pula desain pengaturan yang tidak mencerminkan makna indpendensi “an sich”. Contohnya adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), di awal kehadirannya didesain menjadi lembaga negara independen terbebas dari kekuasaan manapun. Namun pasca terbitnya UU No 19/2019 (revisi UU KPK) format KPK mengalami perubahan drastis menjadi lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif.

Hal tersebut rasanya kontraproduktif, bahkan terkesan menegasikan makna independen. Alasannya, karena di satu sisi KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang dimilikinya kini tetap bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Namun, di sisi lain KPK ditasbihkan dalam rumpun eksekutif. Tentunya timbul pertanyaan apakah mungkin KPK bisa bekerja secara efektif seperti sebelumnya, jika KPK terkungkung dalam kekuasaan eksekutif.

Problematika berikutnya adalah soal makna independen yang dinilai penuh tanda tanya, apabila dilihat dari pola rekrutmen anggota lembaga independen. Karena dalam praktiknya acapkali ditemukan pola rekrutmen yang anomali. Misalnya penunjukan tim panitia seleksi yang disinyalir adanya conflict of interst dengan salah satu calonnya. Sebagai contoh rekrutmen calon pimpinan KPK yang sekarang dinilai sangat kontroversial, karena banyak pihak yang menilai pansel diduga kuat mempunyai konflik kepentingan dengan pimpinan KPK yang terpilih.

Contoh lainnya adalah penunjukan Pansel Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang berasal dari unsur penyelenggara pelayanan publik, dinilai mempunyai conflic of interst. Ketua Pansel Anggota ORI adalah Chandra Hamzah, yang juga Komisaris Bank Tabungan Negara (BTN), lalu anggota pansel diisi Muhammad Yusuf Ateh sebagai Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), juga menjabat anggota Dewan Pengawas PT Peruri. Sedangkan Juri Ardiantoro menjabat Deputi V Kantor Staf Presiden, sekaligus komisaris PT Asuransi Jasa Indonesia.

Halaman:

BACA JUGA

Kamis, 29 Oktober 2020 10:50

Marketing Sektor Publik untuk Pelayanan Terbaik

Marketing sektor publik terdiri dari dua kata, yaitu marketing dan…

Kamis, 29 Oktober 2020 10:48

Trik Ampuh Menghadapi Titik Jenuh Belajar Dari Rumah

Pada masa pandemi Covid-19, guru dituntut mampu melaksanakan pembelajaran dari…

Kamis, 29 Oktober 2020 10:47

Bahasa Perlawanan

92 TAHUN silam, kawula muda yang melek politik menggelar kongres…

Rabu, 28 Oktober 2020 12:23

Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Virtual

Di era globalisasi yang serba canggih seperti sekarang ini, arus…

Rabu, 28 Oktober 2020 12:21

Sawit Komoditas Penopang Ekonomi di Masa Pandemi

SEJAK pandemi Covid-19 melanda dunia, hampir semua kegiatan ekonomi melambat…

Selasa, 27 Oktober 2020 11:35

Pengelolaan Sumber Daya Air dan Undang-Undang Ciptaker

Air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan…

Senin, 26 Oktober 2020 14:50

Hilangnya Sentuhan Emosional Pembelajaran

Sejak ditetapkannya status pandemi Covid-19 hampir di seluruh negara di…

Senin, 26 Oktober 2020 14:47

Teknologi dan Manfaatnya

Arus globalisasi yang semakin maju dan ditopang derasnya informasi dan…

Kamis, 22 Oktober 2020 10:45

Johnny Digigit Hiu

"PANJANG umurlah para pendusta. Dan hiduplah kita dari bahaya." =========================Oleh: Muhammad…

Selasa, 20 Oktober 2020 15:44

Omnibus Law dan Kolonisasi Sejarah

Di tengah kelesuan ekonomi Indonesia akibat pandemi Covid-19, disahkannya Rancangan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers