MANAGED BY:
JUMAT
17 SEPTEMBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE
Kamis, 10 September 2020 12:08
Mengundang Bencana

DELAPAN kandidat Pilkada di Kalimantan Selatan tertular virus corona. Berita yang sebenarnya tidak mengejutkan. Itulah risiko menggelar pemilu di tengah pandemi.

==========================
Oleh: Muhammad Syarafuddin
Editor Metropolis Radar Banjarmasin
==========================

Jangan bertanya siapa, karena KPU menyimpan rapat daftar nama mereka. Lebih baik bertanya apakah ketua partai koalisi, tim sukses, pendukung dan komisioner KPU yang punya riwayat kontak sudah dites atau belum.

Padahal Pilkada baru dimulai. Baru tahap pendaftaran. Belum masa kampanye. Hari pencoblosan juga masih lama.

Celakanya, sejak awal para kandidat sudah gagal. Gagal menahan diri. Di Banjarmasin, tak seorang pun bakal calon yang rela mendaftar sendirian.

Petahana atau penantang sama saja. Berlomba unjuk kekuatan. Pengin unik, pengin viral. Mendatangi kantor KPU dengan menaiki becak, ojek, angkot, bahkan berjalan kaki.

Alih-alih mencegah, Gugus Tugas memaklumi. Katanya, pesta demokrasi toh cuma lima tahun sekali. Asalkan rombongan pendukung tetap memakai masker, bisa dimaafkan.

Tapi Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menolak memaklumi. Dia menegur 51 kepala daerah karena melanggar protokol kesehatan. Para calon petahana mengabaikan larangan konvoi dan arak-arakan bersama pendukung saat mendaftar ke KPU.

Tampaknya, klaster Pilkada bukan lagi sebuah kekhawatiran. Cuma perkara waktu. Muncul sebelum atau sesudah 9 Desember.

Tentu klaster Pilkada takkan menjadi masalah daerah. Ini bakal menjadi bencana berskala nasional.

Mengingat Pilkada 2020 digelar serentak di sembilan provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Di Banua saja ada delapan daerah.

Kebutuhan anggaran dari 270 daerah hampir Rp15 triliun. Jadi kalau klaster Pilkada disebut bencana, memang bencana yang mahal sekali.

Apakah sudah terlambat untuk menunda Pilkada?

Sebagai gambaran, setidaknya ada 20 negara yang memutuskan menunda pemilu. Banyak diantaranya bahkan pemilihan presiden.

Mereka tak berani mengambil risiko. Mengajak pemilih mengantre di depan kotak suara. Jadi Indonesia memang nekat.

Bersama Indonesia ada Amerika Serikat. Kongres mengesahkan jadwal pemilu pada Selasa, 3 November mendatang. Gedung Putih juga memastikan tidak ada penundaan.

Demi menjamin keselamatan pemilih, gaya lama mendatangi bilik suara dihapuskan. Digantikan pengiriman surat suara melalui pos. Beberapa negara bagian setuju dengan perubahan itu.

Donald Trump sontak mengerang. Menuding terobosan itu sebagai upaya mencurangi pemilu untuk mengalahkan dirinya.

Kembali ke pertanyaan di atas, ditunda atau tidak, mungkin takkan ada bedanya.

Karena pergi ke TPS untuk memberikan hak suara, dianggap tak lebih berbahaya ketimbang nongkrong di kafe atau berbelanja ke pasar. Virus toh ada di mana-mana, bahkan melayang-layang di udara.

Kebanyakan juga sudah jenuh dengan corona. Lebih menakutkan terjaring razia. Kepergok melanggar protokol. Bisa malu dihukum kerja sosial atau membayar denda Rp100 ribu. Ancaman virus tak kasat mata, tapi ancaman Satpol PP itu nyata.

Jadi, Pilkada silakan dilanjutkan. Ketika bencana hadir, jangan saling tunjuk. Dan jangan pura-pura terkejut. (*)


BACA JUGA

Jumat, 09 Oktober 2015 08:29

Target Fornas Sepuluh Besar

<p style="text-align: justify;"><strong>BANJARMASIN</strong> - Hari ini…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers