DELAPAN kandidat Pilkada di Kalimantan Selatan tertular virus corona. Berita yang sebenarnya tidak mengejutkan. Itulah risiko menggelar pemilu di tengah pandemi.
==========================
Oleh: Muhammad Syarafuddin
Editor Metropolis Radar Banjarmasin
==========================
Jangan bertanya siapa, karena KPU menyimpan rapat daftar nama mereka. Lebih baik bertanya apakah ketua partai koalisi, tim sukses, pendukung dan komisioner KPU yang punya riwayat kontak sudah dites atau belum.
Padahal Pilkada baru dimulai. Baru tahap pendaftaran. Belum masa kampanye. Hari pencoblosan juga masih lama.
Celakanya, sejak awal para kandidat sudah gagal. Gagal menahan diri. Di Banjarmasin, tak seorang pun bakal calon yang rela mendaftar sendirian.
Petahana atau penantang sama saja. Berlomba unjuk kekuatan. Pengin unik, pengin viral. Mendatangi kantor KPU dengan menaiki becak, ojek, angkot, bahkan berjalan kaki.
Alih-alih mencegah, Gugus Tugas memaklumi. Katanya, pesta demokrasi toh cuma lima tahun sekali. Asalkan rombongan pendukung tetap memakai masker, bisa dimaafkan.
Tapi Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menolak memaklumi. Dia menegur 51 kepala daerah karena melanggar protokol kesehatan. Para calon petahana mengabaikan larangan konvoi dan arak-arakan bersama pendukung saat mendaftar ke KPU.
Tampaknya, klaster Pilkada bukan lagi sebuah kekhawatiran. Cuma perkara waktu. Muncul sebelum atau sesudah 9 Desember.
Tentu klaster Pilkada takkan menjadi masalah daerah. Ini bakal menjadi bencana berskala nasional.
Mengingat Pilkada 2020 digelar serentak di sembilan provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Di Banua saja ada delapan daerah.
Kebutuhan anggaran dari 270 daerah hampir Rp15 triliun. Jadi kalau klaster Pilkada disebut bencana, memang bencana yang mahal sekali.
Apakah sudah terlambat untuk menunda Pilkada?
Sebagai gambaran, setidaknya ada 20 negara yang memutuskan menunda pemilu. Banyak diantaranya bahkan pemilihan presiden.
