BARABAI – Pilkada HST 2020 diikuti lima pasang kandidat. Dua dari usungan parpol, tiga lewat jalur perorangan. Fenomena ini dinilai menunjukkan iklim demokrasi menggeliat, jika dibandingkan daerah lainnya di Kalsel.
Untuk tiga calon independen di HST totalnya menyerap dukungan 60.980 atau setara 32,07 persen dari jumlah pemilih, 190.138 orang. Sehingga, pemilih yang tersisa 129.158 orang atau 47,21 %.
Fenomena politik yang terjadi di HST ini mendapat perhatian pengamat polisik Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari, Ani Cahyadi. Ia menilai, fakta itu harus menjadi perhatian khusus bagi pengurus partai politik (parpol).
“Apa yang terjadi di HST, harusnya menjadi cambuk bagi partai politik. Mungkin ada yang salah dalam proses seleksi calon pemimpin dari jalur parpol,” katanya, Jumat (11/9).
Banyaknya calon perseorangan tersebut, lanjut dia, menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu tinggi dan patut diapresiasi oleh penggiat demokrasi. “Hanya mampetnya pada tingkat kepercayaan terhadap parpol. Saya rasa ini perlu jadi catatan apakah hal ini berbanding lurus dengan indeks demokrasi di Kalsel,” paparnya.
Faktor apa yang membuat mampet tingkat kepercayaan masyarakat terhadap parpol? “Gejalanya sama di semua daerah di Indonesia. Faktor mahalnya mahar untuk rekomendasi dan cenderung menutup kesempatan untuk banyak calon kepala daerah, misalnya, menjadi salah satu penyebab,” ucapnya.
Ketua Partai Berkarya HST Yajid Fahmi berharap, fenomena tersebut tidak menjadi bagian menurunnya tingkat kepercayaan terhadap parpol. Walaupun dia meyakini jalur independen langkahnya lebih jelas dan terukur.
“Dengan lima paslon di HST, semoga bisa berdampak positif pada hasil akhir. Sehingga menghasilkan pemimpin yang ideal, serta terbaik,” ujarnya.
Calon dari jalur independen, Abu Yazid Bustami menilai partai politik tetap masih memiliki kepercayaan di masyarakat sebagai alat meraih kekuasaan. Walau pun pasangan jalur perorangan lebih diuntungkan. Sebab jumlah dukungan sudah diketahui dari awal.
“Mungkin karena maju lewat jalur partai harus ada modal bersar. Kalau independen sudah jelas berapa perolehan dukungan KTP. Ini bisa dijadikan sebagai basis perhitungan awal,” pungkasnya. (mal/ema)
