Efek Pilkada untuk Daerah

- Senin, 14 September 2020 | 14:00 WIB
Haris Zaky Mubarak, MA, Sejarawan dan Direktur Eksekutif Jaringan Studi Indonesia
Haris Zaky Mubarak, MA, Sejarawan dan Direktur Eksekutif Jaringan Studi Indonesia

IKA melihat PDB (Produk Domestik Bruto) kita pada kuartal II (Q2) yang mengalami minus sebesar 5,32%, maka ekonomi Indonesia terus menunjukkan lesunya pertumbuhan, sejalan perekonomian dunia yang juga turut terkontraksi cukup dalam. Sejak kemunculan pandemi Covid-19 pada awal 2020, perekonomian sudah sangat terimbas keras akibat dampak besar. Terjadi gangguan terhadap pasar output dan pasar input, dimana banyak industri mengalami gangguan karena pasar jual beli dunia juga mendadak sepi.

=========================
Oleh: Haris Zaky Mubarak, MA
Sejarawan
Direktur Eksekutif Jaringan Studi Indonesia
=========================

Tantangan pandemi belum usai, tapi ketahanan ekonomi nasional juga perlu dijaga. Masih ada peluang ekonomi tumbuh; meski dengan catatan bahwa setiap realisasi dari berbagai program dan belanja pemerintah harus berjalan secara efektif dan sesuai rencana. Kebersamaan dan kerja pemerintah secara luas baik pusat dan daerah harus menjadi kunci keberhasilan program pemulihan ekonomi agar Indonesia dapat terhindar dari jurang resesi dan juga krisis ekonomi.

Sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi Indonesia secara nasional, terhitung sejak hari Jumat (4/9), Komisi Pemilihan Umum ( KPU) telah menggelar tahapan pendaftaran calon kontestan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Hadirnya kontestasi Pilkada di tengah pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi Indonesia memberikan pertanyaan analitis untuk dijawab secara seksama. Apakah kontestasi Pilkada 2020 ini dapat memberi efek dan pengaruh yang penting terhadap perbaikan dan pemulihan ekonomi Indonesia akibat pandemi?


Kebijakan Politik

Secara sederhana dapat saja kita analisa bagaimana eratnya hubungan politik dalam ruang rasional perubahan ekonomi masyarakat. Dalam perspektif Perotti (1996) & Benabou (1996) yang pernah melakukan penelitian intens terkait banalitas politik dan perubahan ekonomi. Hasil yang diperoleh telah membuktikan bahwa faktor politik merupakan variabel kompeten menjelaskan pertumbuhan ekonomi. Adanya ketidakstabilan politik yang diukur melalui ukuran ketimpangan, nyatanya memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi negara secara luas.

Terkait efektivitas pilkada dengan upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI) Muhammad Tito Karnavian telah meminta secara tegas supaya ada sinergi dan kolaborasi yang kuat bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mengawal program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Karena menurut mendagri, dua hal tersebut erat kaitannya dengan penanganan secara besar dari masalah pandemi Covid-19.

Penanganan optimal dari pandemi ini akan berhasil apabila kebijakan pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, mampu berjalan secara paralel dan sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat. Pada masa sulit seperti sekarang, mendagri berharap seluruh pemimpin daerah harus bergerak cepat dalam membuat kebijakan dan membelanjakan anggarannya. Karena itu, ia meminta setiap anggaran yang dikeluarkan untuk daerah benar-benar tepat sasaran dan akuntabel.

Instrumen utama untuk membangkitkan ekonomi adalah belanja pemerintah. Karenanya, daerah-daerah yang belanjanya masih di bawah rata-rata nasional perlu terus didorong untuk dapat disegerakan merelealisasikan kemajuan dalam hal Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian, pekerjaan utama dalam memajukan program PEN adalah meningkatkan belanja pemerintah daerah seoptimal mungkin.

Hadirnya hajatan demokrasi lokal dalam kontestasi Pilkada 2020 boleh jadi akan menjadi jembatan emas untuk melihat seberapa besar keseriusan calon pemimpin daerah melakukan proyeksi peningkatan APBD untuk pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.


Momentum Strategis

Dalam tinjauan analisa ekonomi pemerintah pusat, program pemulihan ekonomi nasional akibat Covid-19 harus menyentuh program restrukturisasi ekonomi pada sektor riil dari ketahanan hidup masyarakat. Sedangkan bagi daerah, penciptaan pasar efisien daerah memungkinkan terciptanya langkah efektivitas mobilisasi keuangan. Semakin cepat daerah mampu menggerakan banyak sisi dari kebutuhan ekonomi masyarakat, maka semakin tinggi pula pendapatan yang dapat digerakkan untuk banyak sektor usaha lokal yang berkembang di daerah.

Pengalaman sejarah ekonomi Indonesia menunjukkan betapa pentingnya peran desa di daerah sebagai basis dari ketahanan ekonomi dan orientasi sosial kolektif masyarakat. Hal itu dapat dilihat pada perkembangan Indonesia tahun 1940-an, dimana menunjukkan tren desa yang selalu mampu menampung kebutuhan daya beli dan daya jual antar desa dalam lintas daerah. (Linblad, 1988). Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa daerah merupakan lokus yang baik bagi pemulihan ekonomi Indonesia secara nasional dimana uang tidak hanya beredar dan tertahan dalam level konsumsi ekonomi kota tapi juga mengalir ke desa dan memberi stimulus terhadap banyak usaha produktif bagi masyarakat desa.

Adanya hajatan Pilkada 2020 dapat menjadi momentum yang baik di tengah pandemi Covid-19 seperti sekarang untuk membuka banyak ruang di daerah menggerakan aktivitas berbelanja yang dikeluarkan sebagai ongkos dari operasional pelaksanaan Pilkada. Mulai dari percetakan baliho, spanduk, brosur, kaus dan lainnya, yang berperan besar bagi sosialisasi kampanye politik para kontestan pilkada. 

Halaman:

Editor: miminradar-Radar Banjarmasin

Tags

Rekomendasi

Terkini

Rem Blong, Truk Solar Hantam Dua Rumah Warga

Kamis, 28 Maret 2024 | 19:00 WIB

Masalah Pendidikan Jadi Sorotan Ombudsman

Kamis, 28 Maret 2024 | 16:50 WIB

Gempa 3,3 Magnitudo Guncang Kotabaru

Kamis, 28 Maret 2024 | 15:58 WIB

Januari hingga Maret, 7 Kebakaran di Balangan

Selasa, 26 Maret 2024 | 15:35 WIB
X