MANAGED BY:
SENIN
26 OKTOBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE
Rabu, 16 September 2020 13:04
Gila atau Tidaknya Pelaku, Hakim yang Putuskan, Bukan Polisi
Dr H Mispansyah, SH, MH, Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Foto: Lidmi.or.id

Siapa yang menentukan kemampuan bertanggung jawab? Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim. Karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab, hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat. Artinya pelaku tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana. Syarat pertanggungjawaban pidana itu ada 2. Pertama syarat internal dari pertanggungjawaban pidana adalah memiliki kesalahan.
Kedua, syarat eksternal dari pertanggungjawaban pidana adalah melakukan tindak pidana. Jadi seseorang akan dimintai pertanggungjawaban pidana tidak hanya karena dia telah melakukan tindak pidana, tetapi juga seseorang tersebut melakukan kesalahan.

Adapun unsur kesalahan, terdiri atas. Pertama, mampu bertanggung Jawab. Kedua, mempunyai kesengajaan atau kealpaan. Ketiga tidak adanya alasan pemaaf. Berdasarkan Memorie van Toelichting (MvT) sebagai penjelasan Wetboek van Strafrecht (WvS) kemudian menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diatur mengenai pertanggungjawaban pidana. Menentukan secara negatif, yaitu tidak mampu bertanggungjawab adalah, satu, dalam hal orang tidak diberi kebebasan memilih antara berbuat/tidak berbuat/apa yang oleh UU dilarang/diperintahkan. Dua, dalam hal orang ada dalam keadaan tertentu sehingga tidak dapat menginsyafi perbuatannya bertentangan dengan hukum, dan tidak mengerti akibat perbuatannya.

Moeljatno menyimpulkan, untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum (faktor akal)., kemudian kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi (faktor perasaan/kehendak).

Kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan faktor akal sering menjadi dasar hukum adalah ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP.

Ayat 1; Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya (gebrekkige ontiwikkeling) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

Ayat 2; Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan. Ayat 3; Ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Halaman:

BACA JUGA

Senin, 26 Oktober 2020 14:50

Hilangnya Sentuhan Emosional Pembelajaran

Sejak ditetapkannya status pandemi Covid-19 hampir di seluruh negara di…

Senin, 26 Oktober 2020 14:47

Teknologi dan Manfaatnya

Arus globalisasi yang semakin maju dan ditopang derasnya informasi dan…

Kamis, 22 Oktober 2020 10:45

Johnny Digigit Hiu

"PANJANG umurlah para pendusta. Dan hiduplah kita dari bahaya." =========================Oleh: Muhammad…

Selasa, 20 Oktober 2020 15:44

Omnibus Law dan Kolonisasi Sejarah

Di tengah kelesuan ekonomi Indonesia akibat pandemi Covid-19, disahkannya Rancangan…

Senin, 19 Oktober 2020 16:23

Pentingnya Agens Hayati dalam Dunia Pertanian

Pestisida merupakan zat kimia yang digunkan untuk mengendalikan hama. Namun…

Jumat, 16 Oktober 2020 15:27

Konseling di Masa Pandemi Covid-19

Tentang kebijakan pelaksaan pendidikan di masa pandemi Covid-19, sebagai pandemi…

Kamis, 15 Oktober 2020 17:27

Upaya Penurunan Bebas Emisi Gas Rumah Kaca Melalui Pemilihan Pakan Ternak

Methan (CH4) merupakan salah satu gas rumah kaca yang dapat…

Kamis, 15 Oktober 2020 17:25

Playlist Demonstran

SIANG ini (15/10), kabarnya aliansi BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) kembali…

Selasa, 13 Oktober 2020 13:27

Politik Uang dan Obral Janji Pelayanan Publik

Menjelang Pilkada serentak biasanya para politisi kita akan sibuk menyusun…

Selasa, 13 Oktober 2020 13:25

Mengukur Kekuatan Dewan Menolak Omnibuslaw

Omnibuslaw atau RUU Cipta Kerja sudah disahkan dan selangkah lagi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers