MANAGED BY:
KAMIS
29 OKTOBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE
Rabu, 16 September 2020 13:04
Gila atau Tidaknya Pelaku, Hakim yang Putuskan, Bukan Polisi
Dr H Mispansyah, SH, MH, Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Foto: Lidmi.or.id

Makna ketentuan Pasal 44 KUHP di atas pada ayat (1); Jiwanya cacat tumbuhnya/kurang sempurna akalnya. Misalnya idiot, imbicil, buta tuli dan bisu mulai dari lahir. Terganggu karena penyakit/sakit berubah akal misalnya sakit jiwa. Tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian misalnya kleptomania atau penyakit jiwa yang berwujud dorongan yang kuat, tak tertahan untuk mengambil barang orang lain, tetapi tak sadar bahwa perbuatannya terlarang, biasanya barang yang diambil itu tidak ada nilainya sama sekali baginya.

Sedangkan pada ayat (2) disebutkan Pyromanie, penyakit jiwa yang berupa kesukaan untuk melakukan, pembakaran tanpa alasan sama sekali. Claustrophobie, ialah penyakit jiwa yang berupa ketakutan untuk berada di ruang yang sempit. Penderitanya dalam keadaan tersebut misalnya memecah-mecah kaca jendela. Penyakit yang berupa perasaan senantiasa dikejar-kejar oleh musuh-musuhnya. Pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang ada hubunganna dengan penyakitnya, Tetapi apabila melakukan perbuatan lain yang tidak ada hubungan dengan penyakitnya tetap dipidana.

Kemudian siapa yang menentukan adalah hakim dengan mendengar keterangan ahli, yaitu dokter ahli jiwa yang dihadirkan dihadapan hakim di depan persidangan. Keterangan ahli ini dikembalikan kepada hakim apakah keterangan ini dapat diterima atau tidak, semuanya diserahkan kepada hakim.

Hakim memiliki kebebasan dan keterangan ahli tidak mengikat bagi hakim. Kepada pelaku, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan. Kemudian ketentuan Pasal 44 ayat (3) menegaskan bahwa ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri. Jadi penentuan pelaku tindak pidana tersebut “orang gila” atau tidak, terletak pada hakim dalam proses persidangan di pengadilan bukan pada tingkat penyelidikan/penyidikan oleh pihak kepolisian. (*)

Halaman:

BACA JUGA

Kamis, 29 Oktober 2020 10:50

Marketing Sektor Publik untuk Pelayanan Terbaik

Marketing sektor publik terdiri dari dua kata, yaitu marketing dan…

Kamis, 29 Oktober 2020 10:48

Trik Ampuh Menghadapi Titik Jenuh Belajar Dari Rumah

Pada masa pandemi Covid-19, guru dituntut mampu melaksanakan pembelajaran dari…

Kamis, 29 Oktober 2020 10:47

Bahasa Perlawanan

92 TAHUN silam, kawula muda yang melek politik menggelar kongres…

Rabu, 28 Oktober 2020 12:23

Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Virtual

Di era globalisasi yang serba canggih seperti sekarang ini, arus…

Rabu, 28 Oktober 2020 12:21

Sawit Komoditas Penopang Ekonomi di Masa Pandemi

SEJAK pandemi Covid-19 melanda dunia, hampir semua kegiatan ekonomi melambat…

Selasa, 27 Oktober 2020 11:35

Pengelolaan Sumber Daya Air dan Undang-Undang Ciptaker

Air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan…

Senin, 26 Oktober 2020 14:50

Hilangnya Sentuhan Emosional Pembelajaran

Sejak ditetapkannya status pandemi Covid-19 hampir di seluruh negara di…

Senin, 26 Oktober 2020 14:47

Teknologi dan Manfaatnya

Arus globalisasi yang semakin maju dan ditopang derasnya informasi dan…

Kamis, 22 Oktober 2020 10:45

Johnny Digigit Hiu

"PANJANG umurlah para pendusta. Dan hiduplah kita dari bahaya." =========================Oleh: Muhammad…

Selasa, 20 Oktober 2020 15:44

Omnibus Law dan Kolonisasi Sejarah

Di tengah kelesuan ekonomi Indonesia akibat pandemi Covid-19, disahkannya Rancangan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers