MANAGED BY:
SABTU
19 SEPTEMBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE
Rabu, 16 September 2020 13:04
Gila atau Tidaknya Pelaku, Hakim yang Putuskan, Bukan Polisi
Dr H Mispansyah, SH, MH, Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Foto: Lidmi.or.id

Makna ketentuan Pasal 44 KUHP di atas pada ayat (1); Jiwanya cacat tumbuhnya/kurang sempurna akalnya. Misalnya idiot, imbicil, buta tuli dan bisu mulai dari lahir. Terganggu karena penyakit/sakit berubah akal misalnya sakit jiwa. Tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian misalnya kleptomania atau penyakit jiwa yang berwujud dorongan yang kuat, tak tertahan untuk mengambil barang orang lain, tetapi tak sadar bahwa perbuatannya terlarang, biasanya barang yang diambil itu tidak ada nilainya sama sekali baginya.

Sedangkan pada ayat (2) disebutkan Pyromanie, penyakit jiwa yang berupa kesukaan untuk melakukan, pembakaran tanpa alasan sama sekali. Claustrophobie, ialah penyakit jiwa yang berupa ketakutan untuk berada di ruang yang sempit. Penderitanya dalam keadaan tersebut misalnya memecah-mecah kaca jendela. Penyakit yang berupa perasaan senantiasa dikejar-kejar oleh musuh-musuhnya. Pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang ada hubunganna dengan penyakitnya, Tetapi apabila melakukan perbuatan lain yang tidak ada hubungan dengan penyakitnya tetap dipidana.

Kemudian siapa yang menentukan adalah hakim dengan mendengar keterangan ahli, yaitu dokter ahli jiwa yang dihadirkan dihadapan hakim di depan persidangan. Keterangan ahli ini dikembalikan kepada hakim apakah keterangan ini dapat diterima atau tidak, semuanya diserahkan kepada hakim.

Hakim memiliki kebebasan dan keterangan ahli tidak mengikat bagi hakim. Kepada pelaku, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan. Kemudian ketentuan Pasal 44 ayat (3) menegaskan bahwa ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri. Jadi penentuan pelaku tindak pidana tersebut “orang gila” atau tidak, terletak pada hakim dalam proses persidangan di pengadilan bukan pada tingkat penyelidikan/penyidikan oleh pihak kepolisian. (*)

Halaman:

BACA JUGA

Senin, 07 September 2020 11:46

Menata Kembali Lembaga Independen

Pasca runtuhnya rezim Orde Baru tepatnya 22 tahun yang lalu,…

Sabtu, 05 September 2020 10:39

Subsidi Kuota Bukan Solusi Tunggal

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia telah berdampak secara signifikan pada…

Kamis, 03 September 2020 11:34

Geliat Maskapai Penerbangan Pasca-PSBB

PASCA berakhirnya aturan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) di sejumlah…

Kamis, 03 September 2020 11:33

Pilkada Banjarbaru: Antara Nama dan Kalkulasi Politik

POLITIK sepertinya tak memberi kesempatan untuk tanah di pusara Walikota…

Kamis, 03 September 2020 11:31

Merangsang Harapan

STIMULUS dan resesi menjadi istilah ekonomi yang paling sering disebut…

Selasa, 01 September 2020 16:08

Bu Tejo dan Literasi Sosial

Tokoh Bu Tejo dalam film pendek “Tilik” menjadi begitu fenomenal dalam…

Senin, 31 Agustus 2020 11:56

Menyoal Perwali Penegakan Hukum Protokol Kesehatan

Kota Banjarmasin merupakan salah satu daerah penyebaran Covid-19 yang cukup…

Jumat, 28 Agustus 2020 11:28

Antara Calon Tunggal dan Kotak Kosong

KEMELUT soal pencalonan kepala daerah selalu menjadi topik hangat di…

Jumat, 28 Agustus 2020 11:25

Sensus Penduduk September

KALIMANTAN SELATAN termasuk sebagai provinsi di Indonesia yang capaian Sensus…

Kamis, 27 Agustus 2020 11:52

Poros Sesat

BILA murid salah, guru akan meluruskan. Jika wartawan keliru, pembaca…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers