PELAIHARI - Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) Kabupaten Tanah Laut (Tala) menjadi pertama meraih prestasi hingga level tiga untuk kabupaten dan kota, untuk pencapaian Tingkat Kematangan Level tiga (Proaktif) dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia untuk seluruh variabel. Hal ini disampaikan Kepala Bagian UKPBJ Setda Tala Mina Ayu Roswyda kepada Tim Pemberitaan Humpro Setda Tala di ruang kerjanya, Kamis (16/9).
Ayu menjelaskan, ada empat domain dan sembilan variabel yang harus dipenuhi untuk mencapai level proaktif ini. Sejak tahun 2019, pihaknya terus berusaha dalam memenuhi seluruh standar masing masing variabel.
Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk setiap proses pengadaan barang/ jasa, membenahi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), agar memenuhi 17 standardisasi dari LKPP serta menjalin kerja sama dengan seluruh stakeholder salah satunya dengan teknik door to door untuk sosialisasi pengadaan barang dan jasa.
Setelah melalui proses evaluasi, awal tahun 2020 UKPBJ Tala memperoleh sertifikat Tingkat Kematangan Level tiga (Proaktif).
"Semua ini bisa kita raih tidak terlepas dari dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Tala dan seluruh stakeholder, peran pimpinan yang langsung berkoordinasi ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sehingga UKPBJ Tala mendapat prioritas untuk penilaian ini," jelas Ayu.
Dalam kesempatan ini Ayu juga menyampaikan terkait inovasi UKPBJ Tala dalam pengadaan barang jasa, melalui e-marketplace yang diberi nama SOSIaLiTa. Aplikasi SOSIaLiTa ini layaknya aplikasi belanja online lainnya, dengan menggandeng pelaku usaha lokal di Tala.
Sementara itu Bupati Tala HM Sukamta menyampaikan apresiasi, atas pencapaian UKPBJ Tala ini. Secara sistem dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa UKPBJ Tala sudah diakui keandalannya. Pemerintah Daerah akan terus mendorong untuk dapat naik ke level selanjutnya.
"Dengan demikian dalam pengadaan barang/ jasa, akuntabilitas dan transparansinya dapat kita pertanggungjawabkan, dan ini perwujudan dari komitmen Pemerintah Daerah mewujudkan akuntabilitas yang merupakan salah satu visi dari Berinteraksi," pungkas Sukamta. (ard/by/ram)
