Pilkada Lanjut, Pemilihan Ratusan Kades yang Ditunda karena Pandemi

- Kamis, 24 September 2020 | 13:08 WIB
PEMILIHAN KADES: Prosesi pelantikan 52 Kepala Desa di Kabupaten Tala beberapa bulan yang lalu sebelum pandemi. Tahun ini, pemilihan kades baru terpaksa ditunda karena kasus positif Covid-19 masih sangat tinggi. | Foto: Dokumen Radar Banjarmasin
PEMILIHAN KADES: Prosesi pelantikan 52 Kepala Desa di Kabupaten Tala beberapa bulan yang lalu sebelum pandemi. Tahun ini, pemilihan kades baru terpaksa ditunda karena kasus positif Covid-19 masih sangat tinggi. | Foto: Dokumen Radar Banjarmasin

BANJARBARU - Meski tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tetap dilanjutkan di tengah Pandemi Covid-19. Namun, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memutuskan untuk menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di seluruh Indonesia, termasuk di Kalsel.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kalsel, Zulkipli saat dikonfirmasi mengaku sudah menerima Surat Edaran (SE) Mendagri terkait imbauan penundaan Pilkades. "Setelah ada SE itu, semua kabupaten di Kalsel yang harusnya menggelar Pilkades tahun ini sepakat untuk menundanya," katanya, kemarin.

Dia mengungkapkan, penundaan pelaksanaan Pilkades sempat ditolak oleh sejumlah masyarakat. Namun, kabupaten tetap konsisten untuk menundanya. "Di Hulu Sungai Tengah masyarakat bahkan sempat melakukan demo, minta Pilkades dilanjutkan. Tapi pemkab memilih tetap menundanya. Demi meminimalisir penularan Covid-19," ungkapnya.

Karena tidak ada Pilkades, Zulkipli menyampaikan, posisi kepala desa yang periodenya sudah habis untuk sementara diisi oleh aparatur sipil negara (ASN) dari kecamatan. "ASN yang mengisi ditunjuk langsung oleh bupati," ucapnya.

Lanjutnya, ASN dari kecamatan dipilih lantaran lebih paham bagaimana kondisi desa binaan mereka. "Kalau ASN dari Pemkab tidak terlalu mengerti bagaimana kondisi di desa," ujarnya.

Lalu ada berapa agenda Pilkades di Kalsel yang ditunda tahun ini? Kabid Pemerintahan pada Dinas PMD Kalsel, Syaifullah menuturkan bahwa jumlahnya mencapai ratusan. "Karena ada empat kabupaten yang harusnya melaksanakan Pilkades serentak. Yakni, Banjar, HST, Balangan dan Kotabaru," tuturnya.

Untuk di Kabupaten Banjar, dia menyebut Pilkades ditunda di 140 desa. Sedangkan HST di 150 desa dan Balangan, 19 desa. "Kalau Kotabaru datanya belum kami terima," sebutnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan setidaknya agenda 3.000 Pilkades di Indonesia ditunda di tengah wabah virus corona. Penundaan dilakukan karena pemerintah tidak bisa mengontrol jalannya Pilkades.

"Pilkades saya tunda semua, ada 3 ribu. Semuanya sudah kami tunda. Kenapa? Karena kita tidak bisa kontrol. Itu 'kan yang melaksanakan panitianya bupati menurut undang-undang," katanya dalam sebuah webinar, Minggu (20/9).

Tito menuturkan, dengan kewenangannya sebagai Mendagri, dirinya sudah mengirimkan surat edaran dan memerintahkan kepada seluruh bupati untuk menunda Pilkades hingga pelaksanaan pilkada tahun ini rampung.

"Karena Pilkada bisa kita kontrol, tapi kalau pilkades penyelenggara tiap kabupaten masing-masing. Iya kalau punya manajemen yang baik, kalau tidak rawan sekali (penyebaran Covid-19)," ujarnya. (ris/ran/ema)

Editor: miminradar-Radar Banjarmasin

Tags

Rekomendasi

Terkini

Rem Blong, Truk Solar Hantam Dua Rumah Warga

Kamis, 28 Maret 2024 | 19:00 WIB

Masalah Pendidikan Jadi Sorotan Ombudsman

Kamis, 28 Maret 2024 | 16:50 WIB

Gempa 3,3 Magnitudo Guncang Kotabaru

Kamis, 28 Maret 2024 | 15:58 WIB
X