PELAIHARI - Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati mengharapkan, pelaporan keuangannya akuntabel walaupun penganggaran penanganan Covid-19 didesain dalam situasi yang mendesak dan memaksa. Hal tersebut terungkap dalam kegiatan video conference (vidcon) Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020 yang diikuti oleh Bupati Tanah Laut (Tala) HM Sukamta di Ruang Rapat Barakat, pada Selasa (22/9).
Sebab, lanjut Sri Mulyani mengatakan, pemerintah telah menganggarkan dana Rp695,2 triliun untuk Covid-19 dan dampaknya.
Diketahui, Rakernas yang mengusung tema “Tantangan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional” dibuka secara langsung oleh Menkeu Sri Mulyani.
Menkeu meminta para pejabat agar dapat menyusun laporan keuangan pemerintah tahun 2020 tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas meskipun adanya pandemi Covid-19.
"Saya tetap berharap seluruh kementerian/lembaga tidak mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas, prinsip tata kelola yang baik, serta prinsip bahwa suatu saat kita bertanggung jawab terhadap setiap rupiah yang ada di dalam pengelolaan keuangan negara bagi kepentingan dan manfaat masyarakat," ujarnya.
Melalui kegiatan ini pemerintah juga memberikan apresiasi dan penghargaan kepada kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah yang laporan keuangannya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), serta kepada kementerian negara/lembaga dengan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) terbaik.
“Saya sangat menghargai, dengan makin meningkatnya jumlah kementerian/lembaga serta pemerintah daerah yang berhasil mendapatkan opini tertinggi dari BPK yaitu opini WTP. Saya juga berharap bahwa capaian tersebut akan terus dipertahankan dan ditingkatkan, dan juga merupakan indikator semakin meningkatnya tata kelola pada semua kementerian dan lembaga maupun pemerintah daerah,” harapnya.
Sementara itu, Muhammad Darmin selaku kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tala mengatakan, harus dapat mempertahankan WTP dan pengelolaan anggaran belanja tidak terduga untuk penanganan Covid-19 di Tala harus sesuai dengan ketentuannya.
Turut berhadir pada acara tersebut Sekretaris Inspektorat Fifiana Fitri Amalia, Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Tala Alamsyah, yang mewakili Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Tala Maya Indraswita, serta jajaran BPKAD lainnya. (ard/by/ram)