BANJARBARU - Melesunya perekonomian akibat pandemi virus corona, membuat Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan keteteran mengejar target pendapatan pajak daerah pada tahun ini. Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) mencatat, hingga Agustus pemasukan dari sektor pajak baru terealisasi 59 persen.
Target pendapatan pajak daerah yang telah ditetapkan pada APBD Perubahan 2020 sendiri sebesar Rp2.571.357.200.000, sementara realisasinya sampai Agustus 2020 baru Rp1.506.991.160.982. Padahal, tahun berjalan hanya tersisa empat bulan lagi.
Dari data tersebut, pendapatan pajak daerah melalui Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) persentase realisasinya yang paling sedikit. Dari target Rp482.357.200.000, capaiannya baru Rp247.495.091.200 atau sekitar 51,31 persen.
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Bakeuda Kalsel, Rustamaji mengatakan, BBNKB komponen kontribusi terbesarnya dari kendaraan bermotor baru. Realisasinya terlambat, dikarenakan minimnya pembelian kendaraan bermotor.
"Penurunan konsumsi kendaraan bermotor baru sendiri imbas dari pandemi yang berdampak terhadap pertumbuhan perekonomian yang mengalami kontraksi, sehingga daya beli masyarakat menurun," katanya kepada Radar Banjarmasin, kemarin.
Sementara untuk komponen pendapatan pajak daerah lainnya, Rustam menyebut realisasinya rata-rata sudah 60 persen. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) misalnya, dari target Rp740.000.000.000, realisasinya sudah 440.228.252.597 atau 59,49 persen.
Kemudian, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKNB) hingga Agustus realisasinya sudah 60,47 persen atau Rp647.072.247.227 dari target Rp1.070.000.000.000. "PBBKNB ini sempat menurun saat PSBB (pembatasan sosial berskala besar), karena saat itu orang banyak di rumah. Tapi sekarang sudah mulai naik lagi," ujar Rustam.
Sedangkan Pajak Air Permukaan, dia menyampaikan, realisasinya cukup menggembirakan, dari target Rp4.000.000.000 sudah tercapai Rp2.826.660.024 atau 70,67 persen. "Pajak Rokok juga lumayan, realisasinya sudah Rp169.368.909.934 dari target Rp275.000.000.000," ucapnya.
Rustam berharap, ekonomi kuartal III dan IV bisa tumbuh positif agar akumulasi pendapatan pajak daerah terealisasi sesuai harapan. "Stimulus ekonomi tingkat pusat dan daerah terus digelontorkan, demikian pula insentif pembebasan denda administrasi PKB dan BBNKB baru berakhir 31 Desember 2020. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan perekonomian," harapnya.
Secara terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel Nurul Fajar Desira mengungkapkan, meski target pendapatan daerah masih dikejar, namun rencana belanja pembangunan di Kalsel masih tetap sama untuk 2021.
Hanya saja, dia menuturkan, belanja daerah tahun depan bakal difokuskan untuk bidang kesehatan dan pemulihan ekonomi. Itu dilakukan, guna meminimalisir dampak pagebluk Covid-19. "Lebih khusus lagi untuk pemulihan ekonomi para usaha kecil," pungkasnya. (ris/ran/ema)
