BANJARMASIN - Menolak pengesahan Omnibus Law, kaum buruh diserukan untuk berunjuk rasa dan mogok kerja. Seruan itu juga sampai ke Banjarmasin.
Kendati demikian, belum ada tanda-tanda seruan tersebut bakal dikabulkan oleh para buruh di Kota Banjarmasin.
Padahal, seruan yang digemborkan oleh serikat buruh di pusat itu direncanakan bakal berlangsung mulai hari ini hingga tanggal 8 Oktober mendatang. "Terus kami komunikasikan," ucap Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FPSMI) Kalsel, Yoeyoen Indharto, kemarin (5/10) sore.
Ketika dikonfirmasi terkait seruan itu, Yoeyoen juga mengaku masih menunggu sikap rekan-rekannya di aliansi yang lain. Jadi ia sendiri masih belum dapat memastikan kapan aksi unjuk rasa bakal digelar.
"Sambil terus memantau perkembangan di pusat. Kalau tidak bisa besok (hari ini, Red). Kemungkinan dalam waktu tertentu kami aksi. Bisa tanggal 7 atau 8 Oktober. Atau mungkin sesudah pengesahan. Karena setelah diketuk belum tentu diterapkan secara langsung," jelasnya.
Pada Jumat (2/10) lalu, lelaki yang juga menjabat sebagai Presidium Aliansi Pekerja Buruh Banua (PBB) itu menegaskan bahwa aksi bakal digelar di kota berjuluk Kota Seribu Sungai pada hari ini. Titik lokasi unjuk rasa digelar di DPRD Provinsi Kalsel. Dengan jumlah massa berkisar antara 1.000 hingga 1.500 orang.
Kalau pun aksi tak dapat digelar di Banjarmasin, Yoeyoen meminta agar perwakilan masing-masing serikat buruh yang ada dalam aliansi PBB diberangkatkan untuk mengikuti aksi unjuk rasa ke pusat. "Masing-masing sepuluh orang. Jadi totalnya 30 orang yang berangkat," ucapnya.
Menurutnya, aksi unjuk rasa itu begitu penting karena menyangkut nasib masyarakat Indonesia. "Ini juga tanggung jawab moral kami sebagai pemimpin buruh di daerah," tegasnya.
Rencana aksi itu sebelumnya juga sempat menjadi atensi Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Rachmat Darmawan. Diwawancarai di Balai Kota Banjarmasin pada Jumat (2/10) lalu, dia berharap di Kota Banjarmasin tak digelar aksi unjuk rasa tersebut. Bahkan, juga berharap tak ada buruh yang bertolak ke ibu kota guna mengikuti aksi di DPR RI.
Hal itu bukan tanpa alasan. Mengingat tidak menutup kemungkinan bakal memunculkan klaster baru terkait penularan Covid-19. "Banjarmasin termasuk daerah rawan dan menjadi sorotan menteri," bebernya.
Rachmat Darmawan bersama jajarannya akan berupaya seminimal mungkin mengurangi adanya upaya aksi unjuk rasa.(war/dye/ema)
