BANJARMASIN – Batal rencana ribuan kaum buruh yang hendak menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Kalsel, kemarin (6/9). Sejak pagi, ruas Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah terlihat lengang. Kendaraan roda dua dan roda empat lalu lalang seperti biasa. Tidak ada terlihat kerumunan orang maupun aparat kepolisian.
Biasanya, jika ada aksi unjuk rasa, ratusan polisi baik yang berpakaian dinas maupun tidak terlihat berjaga-jaga. Ruas jalan ditutup dengan kendaraan taktis. Itu seperti aksi unjuk rasa yang juga digelar kaum buruh pada bulan Juli lalu. Tuntutannya sama, penolakan terhadap kelanjutan pembahasan RUU Omnibus Law saat pandemi Covid-19.
Radar Banjarmasin mencoba mengonfirmasi Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kalsel, Yoeyoen Indharto untuk menanyakan kenapa aksi batal digelar. Namun beberapa kali dikontak, tidak diangkat.
Kabag Persidangan Hukum AKD dan Layanan Aspirasi Sekretariat DPRD Kalsel, Muhammad Jaini mengungkapkan pihaknya belum menerima surat pemberitahuan aksi maupun pembatalan. “Saya justru tahu informasi batal aksi dari pihak kepolisian. Kalau dari serikat buruh tidak ada sih,” terang pria yang biasa disapa Ijai ini.
Apabila ada aksi unjuk rasa, pihak yang menggelar aksi biasanya akan mengirimkan surat pemberitahuan ke secretariat dewan. Jadi tidak hanya kepada kepolisian selaku pemberi izin. Pemberitahuan aksi unjuk rasa yang masuk ke Sekretariat DPRD Kalsel hanya dari kalangan mahasiswa. “Itupun bukan di depan kantor kami. Tapi, terkonsentrasi di Gedung KNPI Kalsel,” tambahnya.(gmp/dye/ema)
