BANJARMASIN - Ketika mediasi, massa aksi tidak hanya menuntut. Namun, juga menerima sejumlah catatan dari DPRD Kota Banjarmasin.
Misalnya diungkapkan Ketua Komisi IV, Matnor Ali. Politisi dari Partai Golkar itu memberikan solusi agar para musisi jalanan bisa berkarya, dan mencari nafkah tanpa dibayang-bayangi rasa takut dengan adanya aparat penegak Perda. Salah satunya membentuk struktur yang jelas. Bisa pula ikut bergabung di Taman Budaya.
“Kalau berdiri sendiri dan semau mereka, tentu akan berdampak lagi. Di sisi lain, dengan adanya struktur yang jelas maka nantinya ada yang mengkoordinasi di mana mereka seharusnya mencari nafkah tanpa melanggar perda," sarannya.
Matnor menegaskan secara pribadi tetap tidak membenarkan keberadaan musisi jalanan dan anak jalanan di perempatan jalan. Hal itu bukan tanpa alasan. Mengingat bertentangan dengan perda tentang ketertiban, keamanan, dan keindahan kota.
Kendati demikian, Matnor menyebut ada beberapa tempat yang bisa menjadi ruang untuk berkarya dan mencari nafkah. Seperti misalnya, memanfaatkan kawasan kuliner yang dimiliki oleh Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin.
"Sebenarnya, kita juga bisa meniru Yogyakarta. Asalkan jangan di jalanan," tekannya.
Ketua Komisi I DPRD Kota Banjarmasin, Suyato juga menginginkan selain lebih teratur, para musisi jalanan dan lain sebagainya dapat membenahi perilaku serta penampilan. "Supaya mendapat pandangan bagus dari warga Kota Banjarmasin. Sebagaimana musisi jalanan di kota Yogyakarta yang hendak ditiru," ucapnya.
Suyato juga berharap adanya pembinaan dari instansi terkait agar nantinya mereka bisa lebih teratur dan terarah. "Apabila image baik, maka warung atau restoran juga akan bisa menerima mereka," tekannya.
Lantas bagaimana dengan persoalan seringnya mereka diuber-uber oleh aparat penegak perda? Terkait hal itu, Suyato berjanji bahwa pihaknya akan memanggil pihak aparat penegak perda. Dalam hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banjarmasin. "Supaya ada diskusi dan sinergi di lapangan.
Kami tidak menutup mata terkait nasib mereka. Tapi, tentunya harus tetap diatur," tuntas politisi dari PDI Perjuangan itu.
Yayasan Anak Jalanan: Pola Pikir Harus Maju
BANJARMASIN - Tak mudah menyamakan persepsi. Mewujudkan anak jalanan agar tak lagi dipandang sebelah mata, hingga bisa diterima oleh masyarakat luas.
