Paslon Banjarbaru Saling Tepis Stigma Gerbong

- Kamis, 8 Oktober 2020 | 11:20 WIB
STIGMA MUSIMAN: Kantor Wali Kota Banjarbaru. Kabar terbaru, isu kubu dan gerbong beredar kencang. Namun para paslon kompak menepis. | FOTO: M RIFANI/RADAR BANJARMASIN
STIGMA MUSIMAN: Kantor Wali Kota Banjarbaru. Kabar terbaru, isu kubu dan gerbong beredar kencang. Namun para paslon kompak menepis. | FOTO: M RIFANI/RADAR BANJARMASIN

BANJARBARU - Pemimpin baru, struktur baru. Stigma ini selalu mengudara ketika pesta demokrasi tiba. Isu restrukturisasi atau "kocok ulang" kalangan pegawai di pemerintah daerah kerap meneror. Terlebih jika kontestasi diikuti kubu petahana dan penantang.

Meski secara regulasi ASN dilarang terafiliasi dengan politik, namun stigma publik ihwal ada polarisasi atau kubu-kubuan di internal kalangan birokrat atau pegawai seakan tak pernah basi.

Tak ayal, stigma ini membuat istilah gerbong pendukung di kalangan birokrat atau pegawai jadi buah bibir. Paslon biasanya disebut-sebut berpotensi, bahkan menjanjikan bakal mengganti struktur organisasi dengan gerbong yang mendukungnya jika ia terpilih. Ditarik ke Pilwali Banjarbaru, meski tak begitu frontal, namun stigma ini secara tidak langsung jadi obrolan di kalangan tertentu.

Ketiga paslon sendiri ketika dikonfirmasi Radar Banjarmasin kompak menepis isu gerbong ini. Secara diplomatis, mereka senada menyatakan bahwa dalam restrukturisasi ada mekanisme yang telah diatur.
Ketua Tim Pemenangan Iskandar-Iwansyah, Soegeng Soesanto misalnya, meyakinkan bahwa paslonnya tak mengadopsi konsep tersebut.

"Tidak ada gerbong-gerbongan. Organisasi atau jabatan di lingkup pemerintahan itu sebuah sistem. Nah, meritokrasi sistem akan jadi pedoman kita. Siapapun putra putri terbaik akan mendapat tempat yang pantas," katanya.

 

Lanjutnya, sistem strukturisasi sudah ada dan jelas aturanya. "Kita tidak melihat gerbong itu dalam menyusun organisasi tata pemerintahan. Jangan khawatir ada pergantian gerbong atau apapun," tegasnya.

Aditya Mufti Ariffin menegaskan menegaskan tak ada istilah gerbong atau kubu-kubu seperti itu. Ia mengklaim tak akan ujug-ujug merotasi atau menggeser pegawai yang sudah ada.

"Kami tidak akan seperti itu (jika terpilih). Tentu kita juga tidak memandang almamater. Karena tidak ada juga gerbong yang kami bawa. Apalagi kami bukan berlatar belakang birokrat. Yang ada pasti kami ayomi dan akomodasi, baik ASN atau honorer. Kinerja dan prestasilah yang kita lihat," tegas Aditya.

Sementara Darmawan Jaya Setiawan juga dengan tegas berkata, bagi ia dan Haji Martinus, tak sampai berpikir begitu. Empat tahun menjadi bagian Pemko Banjarbaru, Jaya mengklaim mengenal betul bagaimana sistem yang terbangun dan diterapkan. Semua harus mengacu aturan.

"Tidak ada gerbong-gerbongan di Banjarbaru. Badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (Baperjakat) selalu berusaha menyusun SDM terbaik untuk memperkuat kinerja SKPD dan pemerintah kota," katanya. (rvn/ema)

Editor: miminradar-Radar Banjarmasin

Tags

Rekomendasi

Terkini

Rem Blong, Truk Solar Hantam Dua Rumah Warga

Kamis, 28 Maret 2024 | 19:00 WIB

Masalah Pendidikan Jadi Sorotan Ombudsman

Kamis, 28 Maret 2024 | 16:50 WIB

Gempa 3,3 Magnitudo Guncang Kotabaru

Kamis, 28 Maret 2024 | 15:58 WIB
X