BANJARMASIN - Aksi lanjutan menolak Omnibus Law yang direncanakan kemarin (9/10) pagi berujung batal.
Ketika dikonfirmasi, Koordinator Wilayah Badan Eksekutif Mahasiswa Se-Kalimantan (BEM Seka), Ahdiat Zairullah mengaku ingin menunggu hasil kunjungan Ketua DPRD Kalsel ke Istana Negara.
Radar Banjarmasin kemudian menerima salinan foto dan video pernyataan Ketua DPRD Kalsel, Supian HK dan Ketua Komisi IV, M Lutfi Saipuddin. Terkait penyerahan tuntutan mahasiswa Banjarmasin di Jakarta.
Dalam video itu, surat ternyata hanya diterima bagian layanan informasi publik Kementerian Sekretariat Negara.
"Alhamdulillah, sudah kami sampaikan aspirasi masyarakat Kalsel. Sudah disampaikan semuanya," kata Supian seusai bertemu Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn) Moeldoko.
"Tadi kami diterima di ruangan Pak Moeldoko. Walau hanya sebentar, tapi insyaallah sudah sampai hajat kami ke Jakarta. Menyampaikan aspirasi adik-adik mahasiswa," timpal Lutfi.
Ditambahkannya, Presiden Jokowi menggelar rapat khusus bersama para gubernur. Terkait kencangnya penolakan atas UU Omnibus Law. Dalam pertemuan itu, Plt Gubernur Kalsel, H Rusdy Resnawan juga hadir.
"Kita tunggu saja bagaimana hasilnya nanti. Perlu kami sampaikan juga, kami tidak tidak menolak keseluruhan undang-undang ini. Tetapi menolak pasal-pasal yang merugikan masyarakat," tukas Supian.
Intinya, pengunjuk rasa belum menang. Karena Presiden Joko Widodo belum mengeluarkan Perppu untuk mencabut undang-undang kontroversial tersebut.
Melihat situasi ini, bagaimana komentar mahasiswa? Kembali kepada Ahdiat, dia menjamin, jika tidak gol, mahasiswa bakal kembali turun aksi.
Soal dokumentasi kunjungan DPRD Kalsel yang terbesar di media sosial, diakuinya, memang belum memuaskan.
"Karena tuntutan kami adalah bertemu dengan presiden. Dibuktikan dengan video perdebatan. Bahwa aspirasi kami memang betul-betul disampaikan secara tegas," tuntas mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat itu. (war/gmp/fud/ema)
