MANAGED BY:
KAMIS
09 DESEMBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE
Selasa, 13 Oktober 2020 13:25
Mengukur Kekuatan Dewan Menolak Omnibuslaw
Rahmad Ihza Mahendra, penulis.

Omnibuslaw atau RUU Cipta Kerja sudah disahkan dan selangkah lagi akan mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden RI. Sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang (UU) ada pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selanjutnya, di dalam Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 diatur bahwa setiap Rancangan Undang-Undang (RUU) dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.

========================
Oleh: Rahmad Ihza Mahendra
Peneliti Pusdikrasi Banjarmasin
========================

Presiden Republik Indonesia memiliki waktu 30 hari untuk menandatangani UU a quo selaras dengan UU No 12 Tahun 2011 Pasal 73 (1) Rancangan Undang-Undang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 disahkan oleh presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden.

Akan tetapi, meskipun presiden tidak menandatangani Omnibuslaw (UU Cipta Kerja) akan tetap berlaku. Hal ini dimuat pada Pasal 73 ayat (2), yang berbunyi “Dalam hal Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama, Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan”.

Gejolak dimana-mana dari Sabang sampai Merauke sebagai respons atas pengesahan undang-undang ini oleh DPR RI. Salah satunya di Kalimantan Selatan. Aliansi mahasiswa dan buruh menolak keras atas omnibuslaw. Gelombang aksi unjuk rasa memaksa anggota DPRD dan Plt Gubernur Kalsel keluar gedung dan menemui massa. Mereka bersepakat untuk menolak omnibuslaw dan membuat komitmen. Bunyinya; “Kami DPRD Provinsi Kalimantan Selatan akan berangkat pada tanggal 8 Oktober 2020 ke Istana Presiden untuk menyampaikan keberatan terhadap Undang–Undang Cipta Kerja, Presiden Harus Mengeluarkan PERPPU sekarang juga”.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) disebutkan dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945): “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.”

Penetapan PERPU yang dilakukan oleh presiden ini juga tertulis di Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berbunyi; “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.”

Ukuran objektif penerbitan PERPU baru dirumuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009. Berdasarkan Putusan MK tersebut, ada tiga syarat sebagai parameter adanya “kegentingan yang memaksa” bagi presiden untuk menetapkan PERPU.

Pertama, adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang. Kedua, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai. Ketiga kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa, karena akan memerlukan waktu yang cukup lama. Sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Dari pasal di atas dapat kita ketahui bahwa syarat presiden mengeluarkan PERPU adalah dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) memiliki; pertama secara esensial Perppu adalah suatu peraturan pemerintah yang (berfungsi) menggantikan undang-undang dalam suatu kondisi ketatanegaraan yang abnormal, seperti adanya suatu kegentingan yang memaksa.

Kedua, Perppu tidak selalu berfungsi mengganti undang-undang, tetapi seringkali Perppu hanya mengubah (menambah atau mengurangi) norma-norma hukum dalam suatu undang-undang. Bahkan Perppu juga seringkali muncul dengan norma hukum yang baru sama sekali yang sebelumnya belum pernah tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

Jika melihat kembali ke belakang, RUU Cipta Kerja pemerintahlah yang mengusulkan ke DPR RI, dengan niat untuk menarik investasi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut istilah omnibuslaw dalam pidato pertama setelah dilantik sebagai presiden periode 2019-2024 pada 20 Oktober 2019. Pemerintah sedianya mengajukan draf omnibuslaw ke DPR pada Desember 2019. Namun, rencana tersebut mundur hingga Januari 2020.

Bahkan, presiden meminta kepada Ketua DPR Puan Maharani agar pembahasan omnibuslaw selesai dalam waktu tiga bulan. "Ini ada 82 undang-undang, mohon segera diselesaikan. Saya sudah bisik-bisik, kalau bisa jangan lebih dari tiga bulan," kata Jokowi saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Untuk itu dapat diambil kesimpulan bahwa peluang pemerintah menerbitkan PERPPU sangatlah minim, karena yang menginginkan omnibuslaw ini bukan hanya DPR RI, tapi pemerintah juga memiliki hasrat yang lebih besar.

Menguji Komitmen DPRD Kalsel

Para anggota DPRD Kalsel mayoritas partai pengusungnya adalah partai yang menyetujui omnibuslaw yang baru disahkan DPR RI. Adapun komposisinya terdiri dari Partai Golongan Karya (Golkar) dengan 12 kursi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan 8 kursi, Partai Amanat Nasional (PAN) 6 kursi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 5 kursi, Partai Nasional Demokrasi (NasDem) 4 kursi, Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan masing-masing 3 kursi dan 1 kursi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Partai–partai yang menaungi anggota DPRD Kalsel juga merupakan partai koalisi pemerintah yang memiliki hubungan erat dengan Presiden Jokowi, tokoh besar partai tersebut juga masuk ke jajaran menteri Jokowi. Misalnya dari PDI-P, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, Menteri Sosial Juliari Batubara, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmavati Puspayoga, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Dari Golkar, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali dan tidak lupa juga dari Gerindra adalah Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan.

Langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh anggota partai koalisi Jokowi yang saat ini menduduki jabatan anggota DPRD Kalsel adalah menekan dan mendesak ketua partainya untuk menekan pemerintah agar menerbitkan PERPPU. Selanjutnya langkah terakhir dari anggota DPRD adalah keuar dari partai politiknya sebagai komitmen dari pernyataan sikap menolak omnibuslaw yang telah disampaikan di hadapan masyarakat Kalsel, apabila partainya tidak bisa menekan dan mendesak presiden mengeluarkan PERPPU.

DPRD Kalsel jangan hanya menjadi pengganti kurir ekspedisi yang mengantarkan sebuah surat ke jakarta yang entah dibaca atau tidak oleh presiden, tetapi hendaknya menjadi singa yang berasal dari hutan dan mengaung di tengah kota metropolitan. Karena terkait omnibuslaw tidak hanya berbicara hukum dan perundang-undangan belaka, namun bagaimana kekuatan politik yang mempengaruhinya. (*)


BACA JUGA

Sabtu, 04 Desember 2021 07:58

2022, Be Good To Us

Siap atau tidak, hanya beberapa pekan lagi kita akan memasuki…

Kamis, 02 Desember 2021 09:44

Rp29 Ribu

Di dalam bilik ATM, saya berseru mengucap tahmid, alhamdulillah! Saldo…

Kamis, 25 November 2021 12:57

Gara-Gara Kaus

KITA tak perlu khawatir kehabisan hari penting atau hari besar…

Kamis, 25 November 2021 11:32

"The Real Study" dalam Perspektif Agama Islam

Study atau belajar merupakan suatu kebutuhan, kewajiban dan hak setiap…

Kamis, 18 November 2021 12:02

Revolusi Beliau

Alam tak bisa bercanda. Kalau bisa, berarti selera humornya memang…

Kamis, 11 November 2021 07:30

Semangat Bela Negara dari Timur Indonesia

Oleh : Steve Rick Elson Mara, S.H., M.Han (Kader Intelektual…

Rabu, 10 November 2021 14:44

Mengelola Transformasi Papua: Belajar dari Masa Lalu, Menatap Masa Depan

- Oleh: Dr. Velix V. Wanggai, SIP., MPA (Staf Ahli Menteri…

Kamis, 21 Oktober 2021 10:28

Merapatkan Saf

Oleh Muhammad Syarafuddin DUA pekan terakhir, saya berkesempatan salat Jumat…

Kamis, 07 Oktober 2021 14:26

Arba Mustamir

Oleh Muhammad Syarafuddin ORANG Banjar menamai Rabu terakhir di bulan…

Rabu, 29 September 2021 12:37

Jembatan Basit

Pemerintah boleh berencana menamai jembatan alalak itu apa saja, tapi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers