BANJARBARU - Kecemburuan di masyarakat mulai muncul. Ihwal penindakan pelanggaran protokol kesehatan di lapangan. Sebagian masyarakat menilai bahwa penindakan terkesan tebang pilih.
Ketua Komisi I DPRD Banjarbaru, HR Budiman memaklumi muncul kecemburuan di masyarakat. Karena memang katanya bahwa penindakan seperti ini sensitif ketika ekonomi juga terdampak pandemi. Artinya ia menilai bahwa penindakan Satgas memang disoroti sekelompok masyarakat.
"Tentunya seharusnya (penindakan pelanggar prokes) Satgas Covid-19 tidak seperti pisau yang hanya tajam ke bawah. Namun seperti silet, tajam ke atas dan bawah, agar tidak memicu persoalan kecemburuan ini," katanya.
Ia juga mendorong agar penindakan pelanggaran prokes tidak tumpul ke atas. Ke atas ini sebut Budi adalah apa yang dimaksud oleh masyarakat yang merasa terjadi ketimpangan penindakan.
"Tentu misalnya ada THM atau kafe-kafe dan tempat usaha skala besar yang jarang diawasi akan menimbulkaninn pandangan bahwa penindakan petugas terkesan tebang pilih. Ini harus jadi perhatian dan evaluasi Satgas," katanya.
Polemik ini kata Budi tak bisa dibiarkan. Sebab, apabila masyarakat menilai kinerja Satgas terkesan membeda-bedakan. "Satgas harus memberi contoh, agar penerapan prokes ini sampai ke seluruh elemen masyarakat."
Pihaknya pun katanya menantang agar Satgas bisa benar-benar menegakkan pelanggaran protokol kesehatan secara merata. Artinya kantong-kantong masyarakat di semua level terakomodir dan bisa menghilangkan kesan bahwa hanya masyarakat ekonomi ke bawah saja yang kerap ditindak.
"Kita tantang agar jangan hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Ayo sama-sama ditegakkan, jangan sampai muncul friksi di masyarakat dan jadi masalah baru. Jadi penindakan seharusnya tidak ada pandang bulu jika Satgas sungguh-sungguh," tegasnya seraya akan memanggil Satgas terkait hal ini. (rvn/bin/ema)
