Mengenakan kemeja rapi dan kacamata hitam, dia dibopong enam pembantu berpakaian compang-camping. Kedatangannya membelah barisan demonstran. Sebuah satire.
---
BANJARMASIN - Keenam pembantu itu bertukar tembakau, dari mulut ke mulut. Mengobrol riang, tertawa-tawa. Sesekali mereka mengumpat.
Menyebut pemerintah tak becus. Setelah puas mengeluh, mereka kembali tergelak. Kesenangan mereka berakhir ketika pejabat parlente itu datang.
Mengumbar janji, akan bekerja siang malam demi rakyat, mereka terpana dan terperdaya. Janji tinggal janji. Bukannya sejahtera, mereka terus disakiti.
Hingga tiba suatu masa. Ketika kesabaran mereka habis. Mendadak beringas. Pemimpin pembual itu pun diturunkan paksa.
Aksi teatrikal ini disuguhkan mahasiswa di Jalan Lambung Mangkurat, depan gedung DPRD Kalsel, kemarin (15/10) siang. Dalam unjuk rasa mengutuk pengesahan Undang-Undang Omnibus Law oleh DPR RI.
Demonstrasi kali ini berbeda dari aksi pertama sepekan lewat (8/10). Massa tak lagi tertarik berdialog dengan parlemen. Bertukar argumen atau menyerahkan tuntutan. Cukup sudah.
Mahasiswa dari berbagai kampus itu menuntut Presiden Joko Widodo datang ke Banjarmasin. Dan mengeluarkan Perppu untuk menganulir UU kontroversial tersebut.
"Karena kami sudah tidak percaya lagi dengan DPRD dan DPR. Kami hanya ingin presiden mengeluarkan Perppu. Sekarang juga!" tegas Koordinator Wilayah BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Kalsel, Ahdiat Zairullah.
Tanpa audiensi, jadi apa? Mahasiswa menggelar mimbar bebas. Bergantian berorasi. Perwakilan semua perguruan tinggai di Banua kebagian jatah berbicara.
Massa juga mengancam takkan membubarkan diri sebelum tuntutan dipenuhi. Mereka ingin bertahan di sana.
"Kami ingin agar presiden menemui kami di sini. Kemudian menerbitkan Perppu. Bila tuntutan tak dipenuhi, kami tidak akan bubar," tekan Ahdiat.
Pantauan Radar Banjarmasin sampai jam 6 sore, demonstran masih bertahan di Jalan Lambung Mangkurat. Mereka tak bisa mendekati kantor wakil rakyat tersebut karena ketatnya pengamanan aparat.
