MANAGED BY:
MINGGU
19 SEPTEMBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

HUKUM & PERISTIWA

Selasa, 20 Oktober 2020 14:10
Oknum ASN yang Bikin Status WA itu Tak Ditahan, Tapi Dikenakan Pasal Berita Bohong dan Membuat Keonaran
BUKTI: Kapolres Banjarbaru, AKBP Doni Hadi Santoso menunjukkan alat bukti dari dugaan kasus penyebaran berita bohong oleh oknum ASN Pemko Banjarbaru berinisial FM. | Foto: Muhammad Rifani/Radar Banjarmasin

BANJARBARU - Dugaan kasus berita bohong (hoaks) yang menyeret FM (46), oknum ASN di lingkup Pemko Banjarbaru terus bergulir. Polres Banjarbaru juga telah menetapkannya sebagai tersangka.

Kemarin di Mapolres Banjarbaru, melalui konferensi pers. Kapolres Banjarbaru, AKBP Dono Hadi Santoso memastikan bahwa FM telah berstatus sebagai tersangka. Hal ini usai pihaknya memeriksa sejumlah saksi dalam dugaan kasus ini.

"Ada tujuh saksi yang kita periksa. Salah satunya adalah saksi ahli bahasa. Dari hasil pemeriksaan para saksi itu dan sejumlah alat bukti, saudara FM telah kami tetapkan sebagai tersangka pada Kamis malam (15/10)," konfirmasi Kapolres.

Meski sudah berstatus sebagai tersangka. FM kata Kapolres tak dilakukan penahanan. Sebab ancaman hukuman yang disangkakan kepada FM kurang dari lima tahun.

"Kasus tetap akan berlanjut di ranah hukum guna adanya kepastian hukum. Hari ini (kemarin, red), SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) juga sudah dikirimkan ke Kejaksaan Negeri Banjarbaru," lanjutnya.

Adapun, untuk tersangka FM katanya dikenakan UU RI No 1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan pasal 14 ayat 2 dan atau pasal 15 tentang tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dan membuat keonaran di masyarakat.

"Tersangka FM diancam hukuman setinggi-tingginya 3 tahun penjara," imbuhnya.

Lantas mengapa FM tak dijerat dengan UU ITE yang selama ini kerap menjerat pelanggaran di ranah dunia maya. Kasat Reskrim Polres Banjarbaru, AKP Aryansyah menjelaskan bahwa hal ini didasari dari jenis berita bohong yang diproduksi oleh tersangka.

"Karena UU ITE itu terkait dengan konteks SARA. Nah ini tidak ada terkait dengan SARA, seandainya kasusnya berkonteks agama, ras, suku dan antargolongan akan kita terapkan. Ini murni masalah berita bohong saja," jelasnya menambahkan.

Rupanya, dari penjelasan Aryansyah, bahwa juga diketahui kalau FM dijerat pasal yang senada dengan kasus berita bohong penganiayaan oleh terdakwa Ratna Sarumpaeet yang sempat menghebohkan publik di tahun 2019 lalu.

Atas kasus yang menyeret oknum abdi negara ini, Kapolres mengimbau agar masyarakat dapat bijak dalam menerima suatu berita yang beredar di media sosial maupun media lainnya.

"Lihat secara menyeluruh suatu kejadian dari sumber yang kredibel, mari kita jaga kamtibmas dengan waspada hoax, menjaga jari dan jangan provokasi," tuntasnya.

Seperti diwartakan sebelumnya, dugaan kasus ini bermula ketika FM mengunggah status WA yang merespons aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa dalam penolakan Omnibus Law jilid 2 di Bankarmasin.

Oleh kepolisian, statusnya dianggap dan diduga menebarkan berita bohong serta menjurus kepada ujaran kebencian (hate speech). Ia pun dijemput aparat berselang beberapa jam selepas status itu diunggahnya.

Adapun, dari salinan tangkapan layar yang diterima wartawan. FM menuliskan status bahwasanya demo bakal rusuh apabila pengamanannya dikawal oleh pihak kepolisian.

"Demo hari ini di bjm (Banjarmasin) akan damai ketika dikawal TNI namun sebaliknya jika POLRI maka akan rusuh," tulis FM dalam statusnya.

Dalam unggahannya, FM juga menulis jika dalam aksi massa demonstrasi akan disusupi oleh pihak intel kepolisian yang mana bisa membuat terjadinya kerusuhan.

"kpd adek2ku dan kwn2 sekalian yg demo ht ht penyusup dr intel berpakaian almamater krn td tmpk terlihat dr Polda ada bbrp intel yg membawa almamater patut d duga ini provokasi yg dilakukan oleh mereka utk rusuh," cuit FM di statusnya.

Ketika diperiksa, FM saat itu  mengaku khilaf dan tidak bermaksud menyinggung instansi kepolisian. Tersangka mengaku bahwa hanya ingin mengutarakan kegelisahannya terkait situasi politik yang berkembang saat ini.

Sementara itu, secara terpisah, Pjs Wali Kota Banjarbaru, Bernhard E Rondonuwu usai rapat paripurna di DPRD Banjarbaru kemarij mengaku telah mengetahui dugaan kasus yang menyeret "anak buahnya".

Dalam tanggapannya, Ia sendiri menegaskan sangat menyesalkan kejadian ini. Sebab secara prinsipnya, ia menilai jika seluruh ASN di lingkungan pemerintah seyogiyanya dapat bersinergi dengan aparat lain.

"Kita selaku ASN seharusnya bisa dan terus berkolaborasi dengan aparat lain. Jila hal ini terjadi kesalahan, maka itu jadi tugas tanggung jawab masing-masing (ASN)," tanggapnya.

Lalu bagaimana sikap Pemko Banjarbaru terhadap pegawainya tersebut. Bernhard mengungkapkan kalau Pemko Banjarbaru dalam hal ini menghormati proses hukum yang berjalan dan tak akan ikut campur dalam perjalanannya.

"Pada prinsipnya, ketika dia melanggar ketentuan, dia seharusnya tahu sanksi apa yang bakal dihadapi. Untuk pendampingan hukum dari Pemko Banjarbaru tidak ada. Itu urusan pribadi yang bersangkutan," tegasnya. (rvn/bin/ema)


BACA JUGA

Kamis, 03 September 2015 08:40

Menengok Pusat Produksi Rinjing di Nagara: Pernah Produksi Wajan Khusus untuk Haulan Guru Sekumpul

<p><em>Ibu rumah tangga pasti mengenal alat masak yang satu ini. Ya, wajan atau rinjing…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers