MANAGED BY:
SABTU
28 NOVEMBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE
Selasa, 20 Oktober 2020 15:44
Omnibus Law dan Kolonisasi Sejarah
Penulis; Haris Zaky Mubarak, MA

PROKAL.CO,

Di tengah kelesuan ekonomi Indonesia akibat pandemi Covid-19, disahkannya Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja memberi nilai negatif publik, karena dianggap tak mewakili transparansi publik. Apalagi pembahasan UU itu dikebut cepat, padahal baik DPR dan pemerintah semestinya prioritas mengurus upaya penyelesaian masalah Covid-19.

=========================
Oleh: Haris Zaky Mubarak, MA
Sejarawan dan Direktur Jaringan Studi Indonesia
=========================

Ada sepuluh isu krusial dalam UU Cipta Kerja yang mendapatkan banyak penolakan di kalangan publik. Sepuluh isu tersebut berkaitan erat dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sanksi pidana pengusaha, Tenaga Kerja Asing (TKA), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). Kemudian terkait pesangon, karyawan kontrak seumur hidup, kerja kontrak atau outsourcing seumur hidup, waktu kerja, cuti dan hak upah cuti, serta jaminan kesehatan dan pensiun bagi pekerja kontrak.

Bagi publik, lahirnya Omnibus Law atau UU Cipta  Kerja  dianggap sebagai kamuflase pemerintah untuk memuluskan investasi asing secara instan. Apalagi pembahasan dan perumusan juga dilakukan tanpa disertai keterlibatan dari perwakilan buruh dan pekerja. Situasi ini membuat kaum buruh merasa dibayangi oleh realitas sistem kerja paksa yang akan mengkoloni hak- hak mendasar mereka.

UU Cipta  Kerja  lahir dari inisiatif pemerintah dan DPR yang memandang perlunya ‘penyederhanaan’ aturan hukum. Atau perundang-undangan ketenagakerjaan yang dibuat dengan tujuan mengevaluasi atau merevisi UU yang dis-harmoni dan tumpang tindih ke dalam satu payung hukum terpadu.

Di tengah kelesuan ekonomi akibat wabah, tak dapat ditampik bahwa hadirnya investor asing merupakan hal penting bagi Indonesia. Banyak sektor yang membutuhkan bantuan dana segar dari luar negeri.

Halaman:

BACA JUGA

Kamis, 26 November 2020 10:34

Misbach Tamrin

BULAN ini, dua kali saya teringat kepada Pak Misbach. ====================Oleh:…

Kamis, 26 November 2020 10:31

Arah Baru Pendidikan Tatap Muka

Melalui saluran YouTube yang disiarkan secara langsung, Kemdikbud memperbolehkan kembali…

Kamis, 26 November 2020 10:28

Hujan Ekstrem dan Antisipasi La Nina

Badan Mateorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali…

Senin, 23 November 2020 11:54

Tatap Muka, Solusi atau Bunuh Diri..?

Setelah lebih dari delapan bulan sekolah-sekolah di Kalimantan Selatan menerapkan…

Sabtu, 21 November 2020 09:37

Suka Duka Belajar Saat Pandemi Covid-19

Sejak kasus Covid-19 mulai meningkat, semua sekolah di Indonesia tidak ada…

Jumat, 20 November 2020 11:10

Antara Pilkada dan Pilkades, “Iki Piye”

Mungkin bagi sebagian orang isu ini sudah basi. Tapi bagi…

Jumat, 20 November 2020 11:07

Waspada La Nina dengan Mitigasi Bencana

Intensitas dan curah hujan akhir-akhir ini semakin tinggi. Hal ini…

Selasa, 17 November 2020 10:26

Netralitas ASN dan Pilkada

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan hal yang seringkali dijadikan…

Senin, 16 November 2020 15:17

Inisiatif Kota Kesehatan dalam Sejarah Pandemi

Selama pandemi Covid-19, kasus jumlah penderita di perkotaan jauh lebih tinggi…

Jumat, 13 November 2020 11:48

Foer dan Biden

MENANG adalah bagian termudah. Tulis Franklin Foer dalam kolomnya di…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers