BPK Periksa Anggaran Covid Kalsel

- Rabu, 21 Oktober 2020 | 13:32 WIB
Foto ilustrasi penanganan Covid-19 di Kalimantan Selatan
Foto ilustrasi penanganan Covid-19 di Kalimantan Selatan

BANJARBARU - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Kalsel mengambil langkah preventif dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara di sektor pemanfaatan anggaraan Covid-19.

Lembaga auditur eksternal pemerintah itu dalam waktu dekat akan melakukan pemeriksaan tata kelola penggunaan dana Covid-19 di Kalsel.

Rencana tersebut disampaikan Kepala BPK RI perwakilan Provinsi Kalsel Syaefullah Tornando, dalam video conference (vidcon) bertajuk Entry Meeting Pemeriksaan Terinci Penanganan Pandemi Covid-19 di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, kemarin (20/10).

Pada vidcon tersebut, Pemerintah Provinsi Kalsel dan kabupaten/kota menyimak dengan seksama paparan dan arahan dari Kepala BPK perwakilan Provinsi Kalsel Syaefullah Tornando.

Tornando menjelaskan pada semester II tahun ini BPK RI perwakilan Provinsi Kalsel bakal memeriksa pengelolaan dana penanggulangan covid-19. "Karena seluruh daerah telah mengalihkan dana dari APBD untuk penanganan pandemi ini,” jelasnya.

Terkait pergeseran dana APBN/APBD sebagai hasil refocusing dan alokasi anggaran untuk penanganan covid-19. Tornanda mengatakan, BPK akan memeriksa laporan keuangan dengan mempertimbangkan beberapa aspek.

“Di antaranya kesesuaian terhadap standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan,” ungkapnya.

Di samping itu, dia menyampaikan, dalam pemeriksaan mereka juga menimbang terkait kondisi saat ini. Sehingga, berbeda dengan audit ketika anggaran digunakan pada saat kondisi normal.

"Kami memandang ini adalah masa kedaruratan. Jadi yang paling penting bagaimana menyelamatkan orang. Beda dengan kondisi normal, ada SOP dalam pemeriksaan. Tapi kalau dalam masa ini, menyelamatkan orang yang paling penting," ucapnya.

Disadarinya, pada masa kedaruratan saat ini proses pengadaan barang dan jasa juga tidak sama dengan kondisi normal. Sehingga, pemeriksaan juga harus melihat bagaimana kondisinya. "Tapi, kalau kondisi normal jangan pernah mengambil kesempatan," paparnya.

Tornando mengimbau kepada para kepala daerah agar melakukan penanganan pandemi dengan saling berkoordinasi kepada mereka, supaya kondisi seperti ini daerah bisa melakukan perubahan manajemen bencana ke arah lebih baik. "Baik itu manajemen anggarannya, perencanaan maupun mitigasinya," imbaunya.

Sementara itu, Plt Gubernur Kalsel Rudy Resnawan menyambut baik kehadiran BPK yang beberapa waktu ke depan melakukan pemeriksaan penggunaan anggaran Covid-19. "Pada kesempatan ini saya menginginkan, SKPD Kalsel juga Pemkab dan kota menyiapkan data yang jelas serta jujur dalam langkah menghadapi pemeriksaan yang dilakukan BPK," sebutnya.

Menurutnya, pada tahap awal wabah Covid-19 data sempat semrawut karena ketika itu kondisi sangat emergency. "Karena ini tidak pernah kita alami, sehingga rencana operasional yang baku tidak ada. Jadi semua dicoba dengan melihat situasi perkembangan, untuk mencari mana yang cocok," ujarnya.

Selain itu, di awal pagebluk harga alat pelindung diri (APD) sangat tinggi. Sehingga, penggunaan anggaran berbeda dengan kondisi normal. "Jadi nanti saat pemeriksaan, BPK bisa membedakan bagaimana penggunaan anggaran pada saat kondisi darurat dan juga ketika stabil," beber Rudy. (ris/ran/ema)

Editor: miminradar-Radar Banjarmasin

Tags

Rekomendasi

Terkini

Diduga Hendak Tawuran, 18 Remaja Diamankan

Minggu, 17 Maret 2024 | 18:55 WIB

DPRD Kota Banjarmasin Usulkan 732 Pokir

Jumat, 15 Maret 2024 | 14:35 WIB
X