BANJARMASIN - Izin restoran terapung di atas Sungai Martapura yang menambat di Siring RE Martadinata, ternyata masih samar. Tanda tanya muncul ketika Sekdako Banjarmasin, Hamli Kursani mengeluarkan pernyataan mengambang.
Hamli mendadak "amnesia". Dia lupa, apakah pernah mengeluarkan izin prinsip restoran itu atau belum.
"Izin prinsip memang tugas saya yang mengeluarkan. Tapi seingat saya, belum pernah menandatangani izin prinsip. Saya lupa apakah berkasnya pernah diserahkan untuk saya teken atau belum," ujar Hamli di hadapan para demonstran di lobi Balai Kota, kemarin (21/10) siang.
Keberadaan restoran yang baru diresmikan pada September lalu, bertepatan dengan peringatan hari jadi kota ke-494 tahun itu disoal pengunjuk rasa.
Mereka menilai, keberadaan restoran itu melabrak aturan. "Ada bangunan restoran terapung di atas sungai. Sementara warga di bantaran digusur. Kenapa bangunan itu dibolehkan? Di perda sudah jelas dilarang," ucap koordinator aksi, Muhammad Hasan.
Restoran itu memang tak dibangun dari uang APBD. Melainkan hasil urunan sejumlah koperasi. Pembangunannya mendapat dukungan penuh dari wali kota.
Namun, Hamli berjanji akan mencari titik terang ke instansi terkait. Yakni Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Banjarmasin.
"Nanti saya konfirmasi. Saya akan panggil Kepala DPMPTSP. Jawaban paling lambat, tiga hari sedari sekarang," janjinya. (war/fud/ema)
