MANAGED BY:
MINGGU
29 NOVEMBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Senin, 26 Oktober 2020 13:20
Tak Netral, RT yang Aparatur Bisa Dijerat
Pengamat Hukum Tata Negara Ahmad Fikri Hadin SH

PROKAL.CO,

BANJARMASIN – Saat ini beredar selebaran melalui media sosial (Medsos) WhatsApp, tentang ancaman pidana bagi ASN, TNI/Polri, kepala desa/lurah sampai ketua RT yang ikut kampanye. Tentu ini membuat kekhawatiran para ketua RT. 

Pengamat Hukum Tata Negara Ahmad Fikri Hadin mengatakan, untuk menjerat RT terlibat politik praktis, jangan tebang rata semuanya. Harus dipilah-pilah. Apakah yang bersangkutan seorang aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI/Polri, atau pejabat daerah. Karena para RT itu mempunyai latar belakang berbeda-beda.

Sampai saat ini, ia belum melihat ada tercantum secara jelas dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, tentang sanksi pidana Pemilu bagi ketua RT yang terlibat dalam kampanye.

“Dalam UU Pilkada itu tidak ada disebutkan,” kata Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin ini.

Dibeberkan Fikri, soal netralitas ASN selama ini dapat dilihat dalam Pasal 71 ayat 1. Bunyinya, pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI/Polri dan kepala desa/lurah atau sebutan lain, dilarang membuat keputusan atau tindakan yang merugikan salah satu paslon.
Dari situ terlihat jelas, belum ada secara eksplisit termaktub di dalam pasal tersebut. Diaturan itu hanya menyebut sampai pada level kepala desa atau lurah saja. Ketua RT ini hanya perpanjangan tangan pemerintah, bukan pejabat yang dimaksud.

“Lain halnya jika ketua RT tersebut juga berstatus aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI/Polri atau pejabat daerah, maka aturan itu berlaku,” kata Fikri.

Halaman:

BACA JUGA

Sabtu, 28 November 2020 13:38

Debat Pamungkas Kandidat Gubernur Diprediksi Bakal Panas, Polisi Tambah Pagar Pengamanan

BANJARMASIN – Belajar dari dua debat sebelumnya, dua kandidat gubernur…

Sabtu, 28 November 2020 12:57

DIPOCONG, DIBEKAP, LALU DIPELUK: Menguak Tabir Pembunuhan 2 Bocah oleh Ibu Kandungnya di HST

Bagaimana Sutarti tega membunuh dua anak kandungnya? Radar Banjarmasin mengungkap…

Sabtu, 28 November 2020 12:39

Di Batola, 44 Pengawas Reaktif

MARABAHAN - Menjelang Pemilihan Gubernur Kalsel 2020 di tengah pandemi…

Sabtu, 28 November 2020 12:31

Khawatir Muncul Klaster Baru, Lift DPRD Pakai Touchless

BANJARMASIN - Khawatir dengan kemunculan klaster perkantoran, Sekretariat DPRD Kalsel…

Sabtu, 28 November 2020 09:49

BLT Dana Desa Sudah Cair Rp366 Miliar

BANJARBARU - Delapan bulan sudah ribuan desa di Kalsel menyalurkan…

Sabtu, 28 November 2020 09:32

Sehari Capai 21 Kasus, Banjarbaru Zona Merah Lagi

BANJARBARU - Sempat cenderung melandai. Kini, angka kasus Covid-19 di…

Sabtu, 28 November 2020 09:30

Kasus #SaveRaga Pilpres jadi Pertimbangan

BANJARBARU - Di masa-masa krusial potensi pelanggaran Pilkada menjelang hari pemungutan.…

Sabtu, 28 November 2020 09:26
Pemkab Tanah Bumbu

Bupati Hadiri Peringati HUT PGRI

BATULICIN - HUT PGRI ke-75 tahun ini berbeda dari sebelumnya,…

Jumat, 27 November 2020 09:51

Separuh Perempuan Kalsel, Pilih Nikah Dini Sebelum Umur 18 Tahun

BANJARBARU -Perempuan di Kalsel hingga kini ternyata masih banyak yang…

Jumat, 27 November 2020 09:49

Kandas Lagi, Laporan Denny Indrayana Kembali Gagal

BANJARMASIN - Laporan pelanggaran petahana yang diadukan Denny Indrayana kembali…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers