MANAGED BY:
SELASA
31 MARET
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Senin, 13 Juni 2016 00:45
Berburu Waktu Rampungkan RPJMD, Banua Terancam Tanpa Arah
Grafis

PROKAL.CO, Sudah empat bulan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalsel 2016-2021 belum selesai. Nasib masyarakat Kalimantan Selatan bisa semakin tak jelas karena arah pembangunan yang kabur.

==========================================

Sanksi administrasi berupa penahanan  gaji  gubernur dan wakil gubernur Kalsel serta seluruh anggota DPRD Kalsel yang tertahan hanya bersifat personal. Yang lebih mengerikan,  bila penyusunan RPJMD ini tidak juga selesai maka dikhawatirkan pembangunan Kalsel untuk lima tahun kedepan tanpa arah. Pasalnya untuk melakukan penyusunan APBD Murni 2017 dan APBD Perubahan 2016, harus ada dasar hukumnya yakni RPJMD. RPJMD digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.     

 

Sanksi adminstrasi tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pada pasal 266 ayat 1 yang berbunyi apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (3) dan ayat (4), anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 bulan.

 

“Kami tidak bisa masuk dalam penyusunan RPJMD tersebut. Kami hanya bisa mengingatkan bahwa batas waktunya enam bulan sejak gubernur dan wakil gubernur dilantik harus sudah selesai RPJMD. Bila tidak selesai maka kami juga ikut-ikutan kena sanksi,” ujar Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel, H Riswandi.

 

Dokumen perencanaan RPJMD ini sangat penting untuk melakukan penyusunan APBD Murni 2017 dan APBD Perubahan 2016. Kenapa penting, karena RPJMD ini merupakan alas hukum atau dasar hukum dalam penyusunan anggaran penyelenggaraan pemerintah daerah.

 

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas Perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun.

 

“Kalau tidak selesai bagaimana menyusun APBD. Penyusunan APBD Murni 2017 dilakukan pada bulan Agustus dan APBD Perubahan 2016 pada bulan September,” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Ia berharap, penyusunan RPJMD ini bisa selesai bulan ini karena sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah harus melalui mekanisme pembahasan dewan hingga konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri yang memakan waktu tidak sebentar. “Perda RPJMD ini harus disepakati bersama dengan DPRD Kalsel. Kalau tidak selesai gimana?,” ucap Riswandi.

Sementara itu, KetuaLembaga Komunitas untuk Demokrasi (LKOMDEK) Kalsel, Muhith Afif mengatakan RPJMD ini ibarat peta strategis. Bila ini tidak selesai maka patut dipertanyakan kinerja Pemerintahan Provinsi Kalsel sekarang. “Pemerintah Kota Banjarmasin saja sudah selesai kenapa Kalsel belum?,” ujarnya.

Menurutnya, bila penyusunan RPJMD tidak selesai maka ini merupakan kegagalan pemerintah daerah dalam mentransfer visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel kepada jajaran di bawahnya. “Bisa saja keterlambatan penyusunan RPJMD ini ada tarik ulur kepentingan di eksekutif,” cetusnya.

Muhith mempertanyakan, peran  atau kontribusi 7 orang staf khusus gubernur dalam penyusunan RPJMD.  Punya staf khusus tapi penyusunan RPJMD belum juga selesai. Waktu yang tersisa tinggal dua bulan dan belum lagi diparipurnakan di DPRD Kalsel untuk disahkan menjadi peraturan daerah. “Gubernur Kalsel Sahbirin Noor harus segera bertindak cepat dan tepat untuk menyelesaikan RPJMD sehingga nasib Kalsel lima tahun ke depan menjadi jelas,” tandasnya. (hni/by/ran)


BACA JUGA

Selasa, 31 Maret 2020 11:19

Ibu Kota Banua Tanpa Karantina Wilayah, "KAMI TAKUT..!"

Disinfeksi digencarkan. Imbauan tinggal di rumah, mencuci tangan dan menjaga…

Selasa, 31 Maret 2020 11:16

Manager ASDP Dituding Halangi Pemeriksaan Corona di Kapal, Gugus Tugas Rekomendasikan Arif Budiman Pindah

Sekda Tanbu H Rooswandi Salem marah-marah di Pelabuhan Samudera Batulicin.…

Selasa, 31 Maret 2020 11:11

5 Positif, Kalsel Pertimbangkan Karantina Wilayah

BANJARMASIN - Tanda-tanda ledakan pasien virus corona di banua mulai…

Selasa, 31 Maret 2020 11:07

Dikuburkan di Balikpapan, Keluarga Bantah Covid-19

BANJARMASIN - Ponpes Tahfidzul Quran Al Ikhsan, Banjarmasin berduka. Pimpinan…

Selasa, 31 Maret 2020 11:05

Dua PDP Banjarbaru Dikonfirmasi Negatif Covid-19

BANJARBARU - Status dua orang PDP (Pasien Dalam Pengawasan) asal…

Selasa, 31 Maret 2020 11:02

Bersandar di Kotabaru, Kapal Bawa ODP dari Sulawesi

KOTABARU - Akhir-akhir ini keresahan warga Kotabaru meningkat. Menyusul beredarnya…

Selasa, 31 Maret 2020 10:54

Hari ini, Rapat Paripurna Tetap Digelar; Kursi Rapat Diberi Jarak

BANJARBARU - Meski di tengah situasi Pandemi Covid-19. Agenda penting…

Selasa, 31 Maret 2020 10:50

Karantina Siswa Diperpanjang, Jangan Bebani dengan Pelajaran Berlebih

BANJARMASIN – Dinas Pendidikan Banjarmasin akhirnya memperpanjang masa karantina siswa.…

Selasa, 31 Maret 2020 10:31

Tangani Corona, Ketua DPRD: Dana Perjalanan ke Luar Negeri Bisa Dipakai

BANJARMASIN - Penanganan pandemi virus corona bakal menyedot anggaran besar.…

Selasa, 31 Maret 2020 09:31
Pemko Banjarbaru

Pemko Dapat Bantuan Dua Wastafel dari PT Arutmin

BANJARBARU - Berbagai bantuan terus mengalir, di tengah perlawanan yang…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers