MANAGED BY:
RABU
25 NOVEMBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE
Selasa, 27 Oktober 2020 11:35
Pengelolaan Sumber Daya Air dan Undang-Undang Ciptaker
Penulis, Maulida

PROKAL.CO,

Air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh manusia. Dengan adanya karunia itu, maka manusia ditugaskan untuk menggunakan, menjaga sebaik dan semaksimal mungkin.

==============
Oleh: Maulida
Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
==============

Jika dilihat lebih luas air adalah bagian dari sumber daya air yang merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Demi berjalannya amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, pemerintah sebelumnya telah mengeluarkan aturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Pengelolaan sumber daya air merupakan upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, perdayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

Dalam hal ini penguasaan tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola sumber daya air sepenuhnya dikuasai oleh negara, terdiri atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termaktub di Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Adanya keterlibatan pemerintah daerah dalam pengaturan dan pengelolaan sumber daya air menjadi implementasi secara nyata bahwa adanya kepercayaan negara terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Halaman:

BACA JUGA

Senin, 23 November 2020 11:54

Tatap Muka, Solusi atau Bunuh Diri..?

Setelah lebih dari delapan bulan sekolah-sekolah di Kalimantan Selatan menerapkan…

Sabtu, 21 November 2020 09:37

Suka Duka Belajar Saat Pandemi Covid-19

Sejak kasus Covid-19 mulai meningkat, semua sekolah di Indonesia tidak ada…

Jumat, 20 November 2020 11:10

Antara Pilkada dan Pilkades, “Iki Piye”

Mungkin bagi sebagian orang isu ini sudah basi. Tapi bagi…

Jumat, 20 November 2020 11:07

Waspada La Nina dengan Mitigasi Bencana

Intensitas dan curah hujan akhir-akhir ini semakin tinggi. Hal ini…

Selasa, 17 November 2020 10:26

Netralitas ASN dan Pilkada

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan hal yang seringkali dijadikan…

Senin, 16 November 2020 15:17

Inisiatif Kota Kesehatan dalam Sejarah Pandemi

Selama pandemi Covid-19, kasus jumlah penderita di perkotaan jauh lebih tinggi…

Jumat, 13 November 2020 11:48

Foer dan Biden

MENANG adalah bagian termudah. Tulis Franklin Foer dalam kolomnya di…

Jumat, 13 November 2020 11:46

Bukan Kesopanan, Tapi Kepekaan

Banyak hal berubah saat pandemi. Ada lebih banyak orang miskin…

Jumat, 13 November 2020 11:44

Fenomena Pelajar dan Unjuk Rasa

Sebagai dampak perkembangan teknologi jika tidak dibarengi dengan perkembangan kecakapan…

Kamis, 12 November 2020 14:56

Evaluasi Pendidikan Jarak Jauh

Ketika pandemi melanda, salah salah satu sektor yang terpukul dan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers