BARABAI- Netralitas aparatur sipil negara (ASN) di Hulu Sungai Tengah (HST) menjadi atensi bagi Bawaslu setempat. Mengingat, saat ini ada tiga orang dari pasangan calon yang memiliki latar belakang birokrasi yang berlaga di Pilkada 2020.
Sebagai langkah preventif, bawaslu sudah menyurati seluruh instansi pemerintah kabupaten untuk tetap menjaga netralitas para aparatur sipil negara. "Saat ini dilakukan pemasangan baliho sosialisasi (netralitas ASN) di Pilkada 2020," kata ketua Bawaslu HST Mailinasari.
Tak hanya ASN, bawaslu juga memberikan peringatan bagi pegawai BUMD dan BUMN untuk tidak menunjukkan dukungan politik di media sosial. "Karena saat ini masih dalam tahapan kampanye, jadi mereka dilarang berbuat untuk menguntungkan atau merugikan paslon lainnya," tambahnya.
Jika melanggar, konsekuensinya bagi ASN akan mendapat sanksi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Lalu apakah sudah ada temuan atau laporan terkait ASN di HST yang tidak netral? "Untuk saat ini belum ada penanganan. Ke depan jika ada ASN yang terindikasi tidak netral langsung ditindak," tegasnya.
Di HST, ASN tidak netral mungkin saja terjadi. Bukan dengan cara blak-blakan mendukung paslon, melainkan memainkan isu-isu di pemerintahan sekarang. Hal ini bisa memengaruhi pandangan masyarakat terhadap salah satu pasangan calon "Makanya kita sama-sama pantau perkembangan politik ke depan," pungkasnya. (mal/ema)
