BANJARMASIN - Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kongres Advokat Indonesia (KAI) Kalimantan Selatan resmi dilantik, Minggu (1/11).
Nakhoda organisasi ini dipimpin Bujino A Salan SH. Dia bertekad, mengembalikan kejayaan organisasi seperti 2015 silam.
"Dengan kepengurusan baru, insyaallah, berjaya seperti lima tahun silam," ujarnya.
Memangnya sejaya apa? Pada tahun itu, KAI punya 400 anggota. Berangsur-angsur jumlahnya terus merosot. "Sekarang, anggota aktif kami yang tersisa kurang dari seratus orang," sebutnya.
Lantaran KAI belum bisa melaksanakan sumpah advokat. Sehingga banyak yang memilih menyeberang ke organisasi lain.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Advokat, yang berhak merekrut dan menguji advokat, hanya dua organisasi. Yakni KAI dan Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia). Belakangan, banyak organisasi lain bermunculan. Bahkan ada yang dilantik Pengadilan Tinggi (PT).
Bujino mengaku bisa memahami pilihan hijrah tersebut. Sebab, mereka telah menempuh proses panjang untuk menjadi advokat. Seperti mengikuti PKPA (Pendidikan Khusus Profesi Advokat) dan ujian profesi serta magang selama dua tahun di kantor advokat.
Dalam waktu dekat, KAI Kalsel akan menggelar rapat kerja daerah (rakerda). Tujuannya, menentukan arah dan persiapan perekrutan anggota baru.
Sisi lain, pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KAI, Wanto berharap, kepengurusan baru ini langsung tancap gas. Anggotanya jangan sekadar mejeng nama saja di struktur.
"Pengurus baru memikul tanggung jawab, agar organisasi bisa menjadi lebih baik lagi," pesan advokat senior itu. (gmp/at/fud)
