Rocky Gerung: Korupsi di Kalsel Mungkin Seperti OTG

PROKALTORIAL

Senin, 02 November 2020 11:49

DARI RUMAH: Denny Indrayana menjadi narasumber dalam webinar bertema "Kalsel di Tengah Pusaran Korupsi dan Cengkraman Oligarki Jilid-2". Agenda ini digelar Integrity Law Firm, Jumat (30/10) malam. | Foto: ISTIMEWA

PROKAL.CO,

AMUNTAI - Masalah korupsi dan oligarki tak habisnya dibicarakan. Di antara sejumlah persoalan mendasar yang dihadapi saat ini, dua hal tersebut menjadi akar dari rusaknya sistem pemerintahan. Sehingga tak mampu memberikan keadilan, serta kemakmuran bagi rakyat.

Di tengah sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Calon Gubernur Kalsel Denny Indrayana menjadi narasumber dalam webinar bertema "Kalsel di Tengah Pusaran Korupsi dan Cengkraman Oligarki Jilid-2"". Agenda ini digelar Integrity Law Firm, Jumat (30/10) malam.

Acara juga menghadirkan pengamat politik 'akal sehat' Rocky Gerung dan pakar hukum tata negara, Refly Harun. Sejak awal webinar berlangsung, berbagai analisa terkait korupsi dan oligarki di Kalsel menjadikan diskusi dipandu Tareq Elven ini berlangsung menarik.

Sebagai pembuka diskusi, Haji Denny, panggilan Denny Indrayana membuka paparan dari pernyataan mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto yang menyebut Kalsel peringkat nomor 1 untuk contoh terburuk korupsi sumber daya alam (SDA).

"Sebenarnya saya agak surprise dengan pernyataan BW (Bambang Widjojanto). Karena secara kuantitatif, Provinsi Riau justru menjadi hattrick dengan ditangkapnya tiga gubernur oleh KPK. Tapi meski dari kuantitatif di Kalsel tidak ada pejabat yang ditangkap, selain kasus di Hulu Sungai Tengah, bukan berarti kasus korupsi tidak ada. Ini seperti disampaikan mantan jubir KPK Febri Diansyah dalam webinar sebelumnya," kata pegiat antikorupsi ini.

Haji Denny yang juga pakar hukum tata negara ini mengatakan, rendahnya sisi kuantitatif korupsi bisa jadi memendam sisi kualitatif. "Jadi bukan tidak ada. Tapi secara kualitas memang pintar berkelit dari penegakan hukum. Hal itu bisa terjadi jika aparat hukum bagian dari masalah," katanya.

Halaman: