BANJARBARU - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memantau anomali iklim global di Samudera Pasifik Ekuator saat ini menunjukkan berkembangnya La Nina. Kondisi ini tentu perlu diwaspadai masyarakat Banua, sebab di Kalsel ada beberapa daerah yang rawan banjir.
La Nina sendiri merupakan dinamika atmosfer dan laut yang memengaruhi cuaca di sekitar laut Pasifik. Anomali La Nina seiring dimulainya musim hujan pada bulan Oktober ini berpotensi menjadi pemicu bencana banjir dan tanah longsor.
Terkait hal ini, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel, Sahruddin mengatakan, Pemprov Kalsel 13 Oktober 2020 telah menggelar rapat koordinasi dalam rangka menghadapi curah hujan tinggi dan ancaman bahaya banjir, tanah longsor, angin puting beliung serta gelombang pasang laut.
Dia mengungkapkan, dalam rapat itu Pemprov menyusun langkah antisipasi bencana. Sebab, sebagaimana rilis BMKG dan Pusat Layanan Iklim (NOAA, BoM, JMA) La Nina dapat berkembang terus sampai moderat pada akhir 2020 dan awal 2021 di Kalsel.
"Berdasarkan prakiraan BMKG tersebut peluang hujan lebih dari 150 mm setiap bulan pada November, Desember 2020 sampai April 2021. Sehingga harus kita waspadai," ungkapnya.
Guna mengantisipasi berbagai kejadian bencana alam yang terjadi pada musim hujan, Sahruddin menyampaikan, Pemprov Kalsel juga menyurati kepala daerah di seluruh kabupaten/kota. "Kami meminta bantuan dan kerjasama dari kabupaten/kota dalam mengantisipasi bencana," ucapnya.
Dia menuturkan, dalam surat itu ada beberapa poin permintaan pemprov kepada kabupaten/kota dalam rangka antisipasi bencana. Di antaranya, daerah diimbau melaksanakan rakor tentang antisipasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana pada musim hujan. "Ini untuk menyinkronkan program/kegiatan secara terpadu," tuturnya.
Lanjutnya,daerah juga diminta berkoordinasi dengan BMKG, instansi terkait, TNI/Polri, tokoh masyarakat dan stakeholder lainnya untuk mendapatkan informasi ancaman serta melakukan penyebarluasan informasi peringatan dini bahaya bencana.
Kemudian, daerah pula diharapkan mengoptimalkan peran dan fungsi BPBD sebagai koordinator dalam penanggulangan bencana di daerah. Serta, bekerjasama dan berpadu dengan BPBD Kalsel dalam penanganan bencana pada musim hujan.
"Daerah juga diminta meningkatkan peran serta semua pihak terkait, di antaranya TNI, Polri, intansi pemerintah di lingkungan pemda, intansi vertikal di daerah, masyarakat dan lain-lain," kata Sahruddin.
Di samping itu, dia mengatakan, kabupaten/kota juga diharapkan melakukan pengecekan dan perbaikan kondisi bendungan, pintu air, tanggul, jembatan, siring, penangkis ombak dan sarana prasarana lainnya.
"Sedangkan, bagi kabupaten/kota yang sudah berpotensi terjadi bencana banjir agar segera menetapkan status siaga darurat bencana untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan," katanya.
Dia menambahkan, daerah juga diminta mengalokasikan biaya pelaksanaan penanggulangan bencana dalam APBD dan belanja tidak terduga yang cukup. Serta siap digunakan setiap saat dalam keadaan darurat bencana.
"Daerah pula diimbau membentuk satgas di desa-desa yang daerahnya rawan bencana, dengan melibatkan unsur pemerintah desa, aparat di desa, relawan dan lain-lain, dalam rangka antisipasi kemungkinan bencana terjadi," tambahnya.
