BATULICIN - Mardiana, seorang warga Simpang Empat Tanah Bumbu membantah jika perawatan di RSUD dr H Andi Abdurrahman Noor Sepunggur, dipungut biaya. Alasannya, ia dan keluarganya yang berobat ke rumah sakit milik pemkab Tanah Bumbu tersebut tidak bayar sepeserpun.
"Sepupu suami saya sakit stroke, pertengahan Oktober lalu dibawa ke rumah sakit Amanah Husada, dirawat diruang kelas 3 selama seminggu, tak ada dipungut biaya sepeser pun," ungkap Mardiana, saat dihubungi, Rabu (11/11).
Padahal, katanya, pasien tidak punya BPJS, namun tetap dilayani. Bahkan saat masuk untuk dirawat tak membawa KTP, hanya memperlihatkan Kartu Keluarga sebagai bukti warga Tanah Bumbu, langsung dilayani.
"Seandainya bayar mungkin sampai 20 juta lebih. Karena selama dirawat beliau pakai alat bantu dan masuk ICU. Tapi saat dibawa pulang tak ada tuh ditagih," lanjutnya seraya menyebutkan pelayanan petugas juga sangat baik.
Ia mengaku, pasien bukan peserta BPJS, sehingga saat dibawa ke rumah sakit diusulkan melalui jalur Jamkesda dan direspon positif. Meski awalnya mereka sempat was-was jika tidak disetujui akan mengeluarkan biaya besar. Karena memang diakuinya selama ini kurang mendapatkan informasi tentang program kesehatan gratis.
"Tapi alhamdulillah kekhawatiran kami tidak terjadi. Lillahi Ta'Alla kami tidak mengada-ada, ini yang kami alami sendiri. Tidak tahu kalau orang lain, namun pastinya gratis ini sudah lama," jelasnya.
Mardiana menambahkan, pengalaman serupa juga dialami keponakannya saat melahirkan melalui operasi caesar di RSUD dr H Andi Abdurrahman Noor satu setengah tahun lalu.
"Ponakan sempat panik karena tak punya biaya dan belum memiliki BPJS, takut ke rumah sakit untuk menjalani operasi. Karena mendesak terpaksa dibawa untuk keselamatan jiwanya dan kandungannya. Setelah usai melahirkan dan diperbolehkan pulang, petugas tidak menyodorkan bayaran karena dikatakan gratis. Kami sekeluarga bersyukur dengan program tersebut," kenangnya.
Ia berharap, program ini dipertahankan untuk memberikan jaminan kepada masyarakat kurang mampu tetap mendapatkan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma. Tapi Mardiana mengkritisi agar kedepan pemkab lebih masif melakukan sosialisasi tentang program ini, sehingga lebih familiar dan menjadi kebijakan populer. (kry/adv)
