210 Miliar Biaya Memilih Gubernur Baru, Anggaran Pemilu Semakin Naik Setiap Musimnya

- Kamis, 12 November 2020 | 11:47 WIB
MENGANTAR LOGISTIK: Distribusi logistik pemilu 2019 di pedalaman Meratus setahun silam. Pengadaan dan distribusi logistik menjadi salah satu faktor mahalnya pembiayaan pemilu. | FOTO: DOK/RADAR BANJARMASIN
MENGANTAR LOGISTIK: Distribusi logistik pemilu 2019 di pedalaman Meratus setahun silam. Pengadaan dan distribusi logistik menjadi salah satu faktor mahalnya pembiayaan pemilu. | FOTO: DOK/RADAR BANJARMASIN

Tak sedikit kas daerah digelontorkan untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel. Tiap pelaksanaan, selalu mengalami peningkatan. Tahun ini saja, dana hibah yang digelontorkan Pemprov Kalsel kepada KPU dan Bawaslu Kalsel mencapai Rp210 miliar. Ini biaya termahal dalam pilgub Kalsel.

-----

Dari jumlah itu, KPU mendapat porsi yang paling besar. Nilainya mencapai Rp155 miliar lebih. Sementara Bawaslu hanya sebesar Rp60 miliar. Porsi besar diterima KPU sebagai pelaksana yang menyiapkan SDM hingga logistik.

Sementara, di Pilgub 2015 lalu, KPU Kalsel menerima dana hibah sebesar Rp110 miliar. Angka ini jika dibandingkan pada pelaksanaan Pilgub 2010 silam, jauh mengalami peningkatan hampir dua kali lipat. Kala itu dana hibah yang diterima KPU hanya sebesar Rp8,2 miliar lebih.

Meski demikian, KPU masih merasa anggarannya tidak memadai. “Malah kalau kami hitung, anggaran tahun ini pas-pasan. Pilgub tahun ini pelaksanaannya jauh berbeda ketika dulu. Baik dari jumlah SDM pelaksanan, juga dari pembiyaan logistik,” ujar Ketua KPU Kalsel, Sarmuji kemarin.

Di Pilkada tahun ini, tujuh daerah lain yang menggelar memiliki anggaran sendiri. Sedikit banyak itu membantu anggaran Pilgub. Dia memberi contoh, di Pilkada Kalteng yang hanya satu daerah yang melaksanakan Pilkada di luar Pilgub. Anggaran khusus KPU saja nilainya mencapai Rp250 miliar. “Di Kalsel hanya enam daerah yang kami sokong 100 persen. Sisanya bagi daerah pelaksana, KPU Kalsel tak terbebani. Karena tiap daerah menganggarkan sendiri,” paparnya.

Dibeberkannya, dari semua uang yang diterima pihaknya, paling banyak terpakai untuk membiayai honor petugas adhock. Persentasenya mencapai 70 persen lebih dari anggaran yang tersedia. “Hitung saja jumlah tenaga petugas, sangat banyak sekali,” sebutnya.

Petugas adhock ini meliputi PPK yang jumlahnya di tiap kecamtan se Kalsel masing-masing lima orang. Selain itu petugas PPS yang jumlahnya tiga orang tiap kelurahan/desa se Kalsel. Selain itu, petugas KPPS di tiap TPS. Jumlah petugas ini yang paling banyak. Tiap TPS ada 9 orang petugas. Sementara jumlah TPS se Kalsel sebanyak 9.069. “Itu belum honor kelompok kerja,” urai Sarmuji.

Selain biaya honor yang cukup besar, anggara lain yang juga tinggi adalah di bagian logistik. Seperti diketahui, tak hanya melakukan pencetakan surat suara termasuk formulir lainnya. KPU Kalsel juga memfasilitasi APK dan Bahan kampanye pasangan calon. “Persentasenya mencapai 10 persen lebih dari anggaran yang tersedia,” sebutnya.

Untuk dua item ini, KPU Kalsel menggelontorkan dana hampir Rp1 miliar. Rinciannya, sebesar Rp409,1 juta untuk bahan kampanye, dan sebesar Rp588 juta untuk APK pasangan calon.

Tak hanya dua item itu, ongkos besar juga ada di item sosialisasi. Selain memfasilitasi APK dan bahan kampanye, KPU juga memfasilitasi sosialisasi di media, termasuk pelaksanaan debat yang juga memerlukan biaya tak sedikit. “Kami bersyukur ada tujuh daerah penyelengara Pilkada yang sedikit banyak membantu sokongan pelaksanaan,” tandasnya. (mof/ran/ema)

Editor: miminradar-Radar Banjarmasin

Tags

Rekomendasi

Terkini

Pertanyakan Konsistensi Dinas PUPR

Selasa, 23 April 2024 | 08:45 WIB
X